Internationalmedia.co.id – News – Wellington, Selandia Baru secara tegas menolak undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang baru dibentuk dan dipimpin oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan ini menempatkan Selandia Baru di antara segelintir negara yang secara terbuka menolak partisipasi dalam organisasi yang diklaim akan mengelola konflik global, termasuk isu di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengumumkan sikap ini dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis Jumat (30/1/2026). "Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan tersebut dalam bentuknya saat ini, namun akan terus memantau perkembangannya," tegas Peters. Ia menambahkan bahwa banyak negara, terutama dari kawasan tersebut, telah meningkatkan kontribusinya untuk peran Dewan di Gaza, sehingga Selandia Baru merasa tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan.
Keputusan penting ini diambil bersama oleh Peters dengan Perdana Menteri Christopher Luxon dan Wakil Perdana Menteri David Seymour. Meskipun menolak bergabung dalam format saat ini, Peters menekankan bahwa Selandia Baru tidak sepenuhnya menolak ide Dewan Perdamaian. Sebaliknya, Wellington menggarisbawahi komitmen kuatnya terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Sebagai salah satu pendiri dan pendukung PBB sejak lama, sangat penting bahwa pekerjaan Dewan tersebut saling melengkapi dan konsisten dengan Piagam PBB," jelas Peters. Ia juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai mandat Dewan, terutama terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 untuk Gaza, serta ruang lingkup kerjanya di masa depan. "Ini adalah badan baru, dan kita membutuhkan kejelasan tentang hal ini, dan tentang pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan ruang lingkupnya, sekarang dan di masa mendatang," imbuhnya.
Inisiatif Dewan Perdamaian ini pertama kali diluncurkan oleh Trump dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pekan lalu. Saat peluncuran, Trump didampingi oleh para pemimpin dan pejabat dari 19 negara yang turut menandatangani piagam pendiriannya. Meskipun awalnya disebut-sebut akan mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza, piagam Dewan Perdamaian tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Palestina saja, mengindikasikan cakupan yang lebih luas.
Selain Selandia Baru, sejumlah kecil negara lain juga telah secara terang-terangan menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian ini, termasuk Prancis, Norwegia, dan Kroasia. Meskipun demikian, banyak negara lain juga telah menyatakan keraguan mereka terhadap inisiatif baru tersebut.