Internationalmedia.co.id Pemerintah Norwegia secara resmi menolak undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penolakan ini diumumkan di tengah sorotan terhadap peran dewan tersebut dalam penyelesaian konflik global.
Keputusan Norwegia ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Kristoffer Thoner, yang menyatakan bahwa proposal Dewan Perdamaian menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar. "Proposal Amerika menimbulkan sejumlah pertanyaan," ujarnya, menekankan perlunya dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat sebelum mengambil keputusan. Akibatnya, Norwegia memutuskan untuk tidak menghadiri seremoni penandatanganan di Davos.
Penolakan ini muncul setelah Trump dikabarkan kecewa terhadap Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, terkait pemberian Nobel Perdamaian tahun lalu. Store sendiri telah menegaskan bahwa Komite Nobel merupakan badan independen dan tidak terkait dengan pemerintah Norwegia.
Meskipun menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian, Norwegia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama erat dengan Amerika Serikat. Dewan Perdamaian yang digagas Trump awalnya ditujukan untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pasca-perang. Namun, belakangan diketahui bahwa dewan ini memiliki ambisi yang lebih luas, yakni berperan dalam mengakhiri konflik di seluruh dunia.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian bahkan menyerukan kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,9 triliun) bagi negara yang menginginkan keanggotaan permanen. Inisiatif ini telah menuai berbagai reaksi dari pemimpin dunia. Prancis, sekutu lama AS, juga mengindikasikan tidak akan bergabung, sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi. Beberapa diplomat asing khawatir bahwa Dewan Perdamaian ini dapat mengancam kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).