Langit Perbatasan Bergolak Kesepakatan Damai Di Ujung Tanduk

Bangkok kembali memanas setelah militer Thailand secara tegas menuding Kamboja telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang baru saja disepakati dua hari sebelumnya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, tuduhan serius ini muncul menyusul insiden penerbangan 250 unit drone di atas wilayah kedaulatan Thailand, memicu kekhawatiran akan kembali pecahnya konflik di perbatasan.

Perjanjian gencatan senjata ‘segera’ yang ditandatangani pada Sabtu (27/12) lalu sejatinya membawa harapan baru bagi kedua negara. Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri rentetan bentrokan perbatasan yang telah menelan puluhan korban jiwa dan menyebabkan lebih dari satu juta penduduk mengungsi sepanjang bulan ini. Namun, harapan itu kini di ambang kehancuran.

Menurut pernyataan resmi militer Thailand yang diterima internationalmedia.co.id pada Senin (29/12/2025), lebih dari 250 unit kendaraan udara tak berawak (UAV) terdeteksi melintasi batas wilayah dari Kamboja menuju Thailand pada Minggu (28/12) malam. Pihak Thailand menegaskan, "Tindakan tersebut merupakan provokasi nyata dan pelanggaran serius terhadap langkah-langkah de-eskalasi yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama komite perbatasan bilateral pada hari Sabtu."

Insiden ini sontak meragukan keberlanjutan gencatan senjata dan bahkan memicu ancaman dari Bangkok untuk meninjau ulang pembebasan tentara Kamboja yang ditahan. Perlu diingat, konflik yang kembali memanas bulan ini telah meluas ke hampir seluruh provinsi perbatasan di kedua sisi, menghancurkan gencatan senjata sebelumnya yang sempat diklaim sebagai salah satu pencapaian Presiden AS Donald Trump.

Dalam pakta perdamaian sementara yang diteken pada Sabtu itu, kedua negara berkomitmen untuk menghentikan seluruh bentuk tembakan, membekukan pergerakan pasukan, dan bekerja sama dalam pembersihan ranjau serta penanganan kejahatan siber. Kesepakatan juga mencakup izin bagi warga sipil di daerah perbatasan untuk kembali ke kediaman mereka secepatnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Thailand berjanji akan membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditangkap pada Juli lalu, dengan batas waktu 72 jam, asalkan gencatan senjata ini tetap dihormati. Namun, di sisi Kamboja, Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn justru meremehkan insiden drone tersebut, menyebutnya sebagai "masalah kecil terkait dengan drone yang terlihat terbang oleh kedua belah pihak di sepanjang garis perbatasan." Ia menambahkan bahwa kedua belah pihak telah membahasnya dan sepakat untuk segera menyelidiki serta menyelesaikannya.

Kendati demikian, juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, menegaskan bahwa aktivitas drone itu adalah cerminan dari tindakan provokatif dan sikap permusuhan Kamboja. "Militer Thailand mungkin perlu mempertimbangkan kembali keputusannya terkait pembebasan 18 tentara Kamboja, tergantung pada perkembangan situasi dan perilaku yang diamati," ancam Winthai, mengindikasikan ketegangan yang semakin memuncak.

Akar konflik yang tak kunjung usai ini adalah sengketa teritorial yang rumit, berasal dari demarkasi perbatasan era kolonial sepanjang 800 kilometer. Kedua negara saling mengklaim kepemilikan reruntuhan kuil kuno berusia berabad-abad yang terletak di wilayah perbatasan tersebut, menjadikan perdamaian di kawasan ini selalu rentan.