Internationalmedia.co.id – News – Myanmar baru saja menggelar pemilihan umum pertamanya setelah lima tahun didera perang saudara. Namun, proses demokrasi ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, dicap sebagai ‘pemilu palsu’. Sorotan utama tertuju pada rendahnya partisipasi pemilih, terutama dari kalangan muda, yang memilih untuk tidak hadir di tempat pemungutan suara yang jumlahnya sangat terbatas.
Pemilu yang berlangsung pada akhir Desember 2025 ini disebut sebagai upaya junta militer untuk mengembalikan citra demokrasi, lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan sipil yang sah. Meski begitu, aktivis hak asasi manusia, diplomat Barat, dan pimpinan lembaga HAM PBB serentak mengecam pemungutan suara bertahap ini. Mereka menyoroti daftar pemilih yang diduga diisi oleh sekutu militer, penindasan terhadap perbedaan pendapat, serta pembubaran partai-partai populer, termasuk partai mantan pemimpin Aung San Suu Kyi yang masih dipenjara.
Fenomena absennya pemilih muda menjadi salah satu indikator paling mencolok. Banyak anak muda yang sebelumnya aktif dalam pemilu kini memilih menjauh. Sebagian besar dari mereka telah meninggalkan Myanmar yang dilanda konflik dan ekonomi lesu, mencari kehidupan yang lebih baik atau menghindari wajib militer. Bagi mereka yang masih bertahan, antusiasme untuk berpartisipasi dalam pemilu ini sangat rendah. "Sebagian besar yang datang memilih adalah orang tua," ujar seorang pemuda berusia 20-an dari Mandalay kepada internationalmedia.co.id, meminta anonimitas demi keamanan. "Saya rasa tidak ada yang ingin terlibat dalam kekacauan ini. Orang-orang mungkin tidak percaya pada keadilan pemilu ini."
Di Yangon, misalnya, tempat pemungutan suara dekat Pagoda Sule menunjukkan dominasi pemilih lansia, ibu-ibu, dan ibu rumah tangga. Seorang pejabat pemilihan setempat melaporkan bahwa kurang dari 500 dari 1.400 pemilih terdaftar telah menggunakan hak suaranya, jauh berbeda dengan partisipasi 70 persen pada pemilu 2020.
Di sisi lain, Kepala Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, bersikeras bahwa pemilu ini "bebas dan adil." Saat memberikan suaranya di Naypyidaw, ia menyampaikan pesan kepada warga, "Rakyat harus memilih. Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya." Analis memperkirakan Min Aung Hlaing berpotensi beralih menjadi presiden atau tetap menjadi kepala angkatan bersenjata, yang secara efektif akan memperpanjang kekuasaan militer. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer diperkirakan akan memenangkan mayoritas, sebuah hasil yang oleh kritikus disebut sebagai "penamaan ulang" pemerintahan militer.
Menanggapi situasi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar menegaskan pentingnya pemilu yang "bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya." PBB menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka, di tengah ketidakpastian masa depan negara berpenduduk sekitar 50 juta jiwa yang masih dilanda perang saudara ini.