
Artikel Berita:
Internationalmedia.co.id – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) baru saja mengesahkan resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait rencana perdamaian di Gaza. Namun, di balik dukungan mayoritas, terselip sebuah kejutan: Rusia memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut, bersama dengan China.
Resolusi yang disetujui dengan 13 suara dukungan ini, bertujuan untuk memperkuat inisiatif perdamaian yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden AS. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang telah berlangsung sejak 10 Oktober lalu, menjadi salah satu poin penting yang diakomodasi dalam resolusi tersebut.
Namun, sikap abstain Rusia, yang memiliki hak veto, menimbulkan pertanyaan besar. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengungkapkan bahwa Moskow sebenarnya telah menyiapkan draf resolusi tandingan. Alasan utama Rusia abstain adalah karena mereka menilai resolusi yang dirancang AS tidak memberikan dukungan yang cukup kuat terhadap pembentukan negara Palestina.
Draf resolusi usulan Rusia, seperti yang dikutip internationalmedia.co.id dari AFP, menekankan pentingnya komitmen terhadap solusi dua negara. Selain itu, Moskow juga mengkritik resolusi AS karena dianggap memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian, sebuah badan pemerintahan transisi yang rencananya akan diketuai oleh AS.
Nebenzya bahkan menggunakan istilah "babi dalam karung" untuk menggambarkan resolusi AS, yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat aslinya atau tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai. Rusia khawatir bahwa resolusi tersebut akan mengarah pada pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.
Lebih lanjut, resolusi rancangan AS juga menyinggung kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang dianggap berbelit-belit. Disebutkan bahwa setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, "kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina". Sikap Rusia ini menambah kompleksitas dalam upaya perdamaian di Gaza dan memunculkan pertanyaan tentang masa depan solusi dua negara.

