JAKARTA- Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari menepis isu dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang dilakukan PD Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun. Menurutnya kontrak dengan PD Pasar Jaya berakhir 31 Desember 2020 lalu.
“Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan PD Pasar Jaya. Tetapi kan kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020,” kata Premi kepada awak media di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).
“Saya pastikan kami berkontrak habis di 31 Desember 2020,” tambahnya.
Premi menyebut bahwa pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah dilakukan terkait bansos Covid-19 pada 2021-2022. Ia mengaku sudah pernah menjelaskan ke KPK.
“Pemeriksaan sudah di 2021, 2022. Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK,” ucapnya.
Premi pun siap memberikan keterangan lebih lanjut bila KPK menelusuri kasus dugaan korupsi bansos tersebut.
“Jelas dong, sebagai perangkat daerah kita harus memberikan keterangan sebaik baiknya,” tuturnya.
Sebelumnya, pegiat media sosial Rudi Valinka lewat laman Twitter pribadinya @kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi Bansos DKI Tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun.
“Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun,” cuit laman Twitter @kurawa yang diunggah 9 Januari 2023 lalu.
Rudi menjelaskan awal mula menerima informasi dari seseorang dengan temuan penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 yang masih tersimpan di sebuah gudang kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Ia pun menyebut anggaran Bansos DKI tahun 2020 menggunakan APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako yang mana porsi terbesar dipegang Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun.
“Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung. Kita flashback dulu latar belakang Bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak Covid-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako,” jelasnya. “Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa? Nah,” tambahnya. ***
