BOGOR- Macet panjang sempat terjadi wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, imbas sopir truk demo. Untuk itu, Pemprov Banten dan Jawa Barat akan menggelar rapat membahas hal itu.
“Parungpanjang yang kemarin kan itu yang macet jujur itu bukan terjadi sebenarnya di wilayah kita. Setelah kami cek, itu terjadi di wilayah Tangerang, namun efeknya sampai ke belakang,” kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan di Cibinong, Senin (11/12).
Rio mengatakan telah berkoordinasi dengan Pj Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor. Rencananya akan digelar rapat lintas provinsi untuk membahas polemik tersebut.
“Kami kemarin sudah ketemu Pj Gubernur dan Bupati, segera akan dilaksanakan rapat lintas provinsi, yaitu antara pemerintah provinsi Jawa barat dengan Provinsi Banten,” jelasnya.
Situasi saat ini, lanjut Rio, sudah kondusif. Demo dari sopir truk sudah tidak terjadi di wilayah tersebut. Pihaknya akan mencari solusi bersama guna mengatasi permasalahan yang ada.
Penyebab Sopir Truk Demo
Sebelumnya, pihak kepolisian menjelaskan penyebab sopir truk demo dari semalam hingga Senin pagi di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para sopir truk sejak semalam meminta penjelasan uji coba jam operasional truk tambang yang baru.
“Jadi kemarin mulai 22.00 WIB menuntut Dishub menjelaskan tentang uji coba tujuh hari. Ternyata Kadishub berserta stafnya tidak datang. Jadi tidak datang itu, maka sopir-sopir beserta transporter itu memarkir kendaraan, supaya bisa komunikasi dengan Dishub,” kata Kapolsek Parungpanjang Kompol Suharto, Sabtu (9/12).
Suharto bersama pihak kecamatan setempat kemudian datang menemui para sopir truk. Mereka datang untuk memfasilitasi keinginan sopir truk.
“Jadi tuntutannya apa sih, bukan domain kita, saya hanya bisa memfasilitasi tuntutannya apa sih. Akhirnya bikin pernyataan, bikin surat lagi tertulis kepada Kadishub,” jelasnya.
Suharto mengatakan telah mengurusi persoalan tersebut selama empat minggu. Dia bersama pihak kecamatan setempat hanya bisa menampung aspirasi masyarakat.
“Ya mangga (silakan), saya hanya bisa menampung aspirasi Muspika ini. Nantinya soal keputusan hanya ada Dishub,” ungkapnya. ***
