Internationalmedia.co.id melaporkan, ketegangan diplomatik antara Prancis dan Aljazair semakin memanas. Kedua negara terlibat saling mengusir pejabatnya masing-masing, menandai babak baru dalam hubungan yang sudah lama tegang. Aljazair memulai dengan mengusir 12 pejabat Prancis, termasuk beberapa dari Kementerian Dalam Negeri, dalam waktu 48 jam. Langkah ini dipicu oleh penangkapan tiga warga Aljazair di Prancis atas tuduhan keterlibatan dalam penculikan seorang influencer, Amir Boukhors, di pinggiran Paris pada April 2024.
Pemerintah Aljazair menilai langkah Prancis tersebut sebagai upaya untuk menggagalkan inisiatif perbaikan hubungan bilateral. Menanggapi tindakan Aljazair, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mendesak penghentian pengusiran tersebut dan memperingatkan akan balasan jika keputusan itu tetap dipertahankan. Namun, bukannya mereda, Prancis justru meningkatkan tensi dengan mengusir 12 diplomat dan pejabat konsuler Aljazair, serta memanggil pulang duta besarnya.
Kantor Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyebut tindakan Aljazair "tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan," menekankan perlunya dialog dan tanggung jawab Aljazair atas memburuknya hubungan. Kekecewaan Prancis semakin besar mengingat upaya perbaikan hubungan baru-baru ini, termasuk panggilan telepon antara Presiden Macron dan Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, dua minggu sebelum insiden pengusiran. Menteri Barrot bahkan menyebut Aljazair telah "memilih eskalasi."
Ketegangan antara kedua negara telah berlangsung sejak tahun lalu, dipicu oleh pengakuan Prancis atas kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang ditentang Aljazair. Penangkapan dan pemenjaraan penulis Prancis-Aljazair, Boualem Sansal, pada November lalu atas tuduhan keamanan nasional, semakin memperburuk situasi. Peristiwa terbaru ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan Prancis dan Aljazair, dan menandakan tantangan besar dalam upaya pemulihan hubungan di masa mendatang.