JAKARTA –
Najwa Shihab menjadi salah satu bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Independen yang menangani praktik pengaturan skor (match fixing) dalam sepakbola Indonesia. Najwa mengatakan penanganan match fixing dilakukan dengan investigasi internal terhadap perilaku pegiat lapangan hijau.
Nana, sapaannya, menjelaskan hasil investigasi Satgas Independen akan diteruskan kepada Komite Disiplin PSSI maupun Satgas Antimafia Bola Polri sesuai dugaan pelanggaran. Dia juga mengaku sejauh ini komunikasi yang terjalin baik dan mengapresiasi kinerja dari Satgas Antimafia Bola Polri.
“Jadi sekali lagi apresiasi kepada Pak Kapolri dan jajarannya. Jadi selama ini koordinasinya sangat baik dan apresiasi khusus kepada Pak Asep (Kasatgas/Wakabareskrim) dan tim atas kerja-kerja dan komitmennya untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan menjaga integritas sepakbola Tanah Air,” kata Najwa dalam konferensi pers bersama Polri dan PSSI di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/12).
Untuk diketahui, Satgas Antimafia Bola Polri dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembentukan satgas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar persepakbolaan Indonesia bersih dari mafia.
Lebih lanjut, Nana juga menegaskan peran kepolisian menjadi rekomendasi yang sah dari Presiden FIFA Gianni Infantino dalam mengusut tuntas praktik match fixing. Sebab, menurutnya, praktik kotor yang sudah dianggap seperti ‘kanker’ ini hanya dapat diselesaikan lewat peran-peran para penegak hukum.
“Saya mau menambahkan sedikit lagi Pak Kapolri, Pak Erick. Ketika berbincang dengan Presiden FIFA, ketika Presiden FIFA datang ke Indonesia pada saat pembukaan Piala Dunia U-17, saya juga sempat berbincang tentang match fixing ini dan di situ disampaikan bahwa pengaturan pertandingan ini seperti ‘kanker’, kanker yang terjadi di seluruh dunia. Dan salah satu terapi yang paling pas adalah memang kerjasama dengan aparat penegak hukum,” ucap Najwa.
Dia mengatakan Presiden FIFA pun sependapat bahwa kasus pengaturan skor harus ditangani penegak hukum.
“Ketika itu Gianni mengatakan, ketika pertandingan itu diatur, ini adalah kejahatan uang yang digunakan dan dihasilkan itu digunakan lagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan kriminal. Dan ini adalah tugas negara dan polisi harus masuk,” tambahnya.
Dia menyampaikan presiden pun sudah mengatakan justru butuh komitmen kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memastikan menjaga integritas sepakbola. Dia juga menjelaskan hal itu merupakan praktik-praktik yang dilakukan di berbagai negara.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut peran tiap stakeholder menjadi sebuah selama kebersamaan dalam menuntaskan praktik match fixing sesuai pesan Presiden Jokowi. Sigit juga berharap langkah konkret ini dapat menciptakan iklim kompetisi sepakbola yang sehat di Indonesia.
“Saya kira sudah jelas semua ya semangat kita sama, bahwa Presiden memiliki kebijakan bahwa ke depan beliau ingin menciptakan kompetisi sepakbola Indonesia ini betul-betul baik sehingga bisa melahirkan atlet-atlet yang siap untuk berlaga di baik skala nasional maupun internasional,” jelas Kapolri Jenderal Sigit.
“Terima kasih tadi Mbak Najwa sudah menjelaskan bahwa Polri bisa ikut turun secara maksimal untuk melakukan tindakan hukum sehingga harapan kita bahwa ke depan upaya untuk bisa melahirkan bisa mewujudkan kompetisi yang fair dengan meminimalisir match fixing pengaturan skor yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dari luar ataupun dari internal,” tambahnya.
