Internationalmedia.co.id – News – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. membuat pengumuman mengejutkan terkait sistem kerja di kantor-kantor pemerintahan. Mulai 9 Maret mendatang, pegawai negeri di Filipina akan menerapkan jadwal kerja empat hari seminggu. Kebijakan ini diambil sebagai respons langsung terhadap lonjakan biaya bahan bakar minyak (BBM) global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Langkah sementara ini, menurut Marcos, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghemat energi dan memangkas konsumsi BBM di tengah gejolak harga minyak dunia akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. "Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif," ujar Marcos dalam pesannya pada Jumat (6/3), seperti dilansir media Filipina, The Inquirer. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak berlaku untuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan unit layanan garda depan masyarakat.
Selain itu, Presiden Marcos juga menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk melakukan penghematan signifikan, menargetkan pengurangan konsumsi listrik dan pengeluaran BBM sebesar 10 hingga 20 persen. Perjalanan dinas dan aktivitas pemerintah yang dianggap tidak perlu, seperti rapat yang bisa dilakukan secara internal, juga dilarang sementara waktu.
Pengaturan kerja baru ini akan berlaku "sampai dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh presiden." Untuk memastikan kelancaran implementasi, pemerintah Filipina telah merilis surat edaran yang memerintahkan setiap lembaga untuk merumuskan pedoman internal, termasuk verifikasi kehadiran, standar kinerja, dan mekanisme pemantauan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Marcos juga secara khusus memperingatkan dampak serius jika jalur strategis Selat Hormuz ditutup, yang akan berimbas langsung pada harga BBM di dalam negeri. Diperkirakan, pekan depan harga bensin bisa melonjak hingga 7,48 peso (sekitar Rp 2.148) per liter, solar naik 17,28 peso (Rp 4.963), dan minyak tanah bahkan mencapai 32,35 peso (Rp 9.290).
"Kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita," kata Marcos dalam sebuah pernyataan yang dilansir kantor berita AFP. Namun, ia menambahkan dengan tegas, "Tapi kita yang mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina." Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi warganya dari dampak ekonomi global yang tak terhindarkan.