Kabinet keamanan Israel baru-baru ini menyetujui serangkaian langkah kontroversial untuk memperketat kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Keputusan ini secara signifikan membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi lebih lanjut di wilayah tersebut. Dilansir oleh Internationalmedia.co.id – News, langkah-langkah ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz.
Dalam pernyataan gabungan yang dirilis, Smotrich dan Katz menggunakan nama alkitabiah "Yudea dan Samaria" untuk Tepi Barat, menegaskan bahwa keputusan kabinet ini "secara fundamental mengubah realitas hukum dan sipil." Salah satu poin krusial adalah penghapusan peraturan yang telah berlaku selama beberapa dekade, melarang warga Yahudi membeli tanah di Tepi Barat. Smotrich secara terang-terangan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk "memperdalam akar kita di semua wilayah Tanah Israel dan mengubur gagasan negara Palestina." Katz menambahkan, "Yudea dan Samaria adalah jantung negara ini, dan memperkuatnya merupakan kepentingan keamanan, nasional, dan kepentingan Zionis yang sangat penting."
Reformasi ini juga mencakup pengalihan wewenang izin pembangunan permukiman di beberapa bagian kota Palestina, termasuk Hebron. Sebelumnya, perubahan konstruksi di komunitas Yahudi di Tepi Barat memerlukan persetujuan dari pemerintah kota setempat dan otoritas Israel. Kini, hanya otorisasi dari Israel yang diperlukan. Katz menekankan komitmen mereka untuk "menghilangkan hambatan, menciptakan kepastian hukum dan sipil, dan memungkinkan para pemukim untuk hidup, membangun, dan berkembang dengan kedudukan yang sama dengan setiap warga negara Israel." Pengaturan baru ini juga memberikan otoritas Israel kemampuan untuk mengelola situs-situs keagamaan tertentu, bahkan jika situs tersebut berada di wilayah yang secara nominal di bawah kendali Otoritas Palestina.
Menanggapi serangkaian keputusan ini, kepresidenan Palestina di Ramallah, Tepi Barat, melayangkan kecaman keras. Mereka menyebut keputusan tersebut sebagai "upaya terbuka Israel untuk melegalkan perluasan permukiman, penyitaan tanah, dan penghancuran properti-properti Palestina, bahkan di wilayah yang berada di bawah kedaulatan Palestina." Menurut Palestina, langkah ini secara jelas bertujuan untuk "meningkatkan upaya pencaplokan Tepi Barat yang diduduki."
Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak perang tahun 1967, secara luas dipandang sebagai wilayah yang akan membentuk bagian terbesar dari negara Palestina di masa depan. Namun, bagi banyak kalangan sayap kanan religius di Israel, wilayah ini dianggap sebagai bagian integral dari Tanah Israel historis. Perdebatan dan tindakan sepihak ini semakin memperkeruh prospek perdamaian di kawasan yang sudah bergejolak.