Seorang tokoh senior Hamas, Khaled Meshal, menegaskan bahwa gerakan Islamis Palestina tersebut tidak akan pernah menyerahkan senjatanya atau menerima campur tangan asing dalam urusan pemerintahan Gaza. Pernyataan tegas ini disampaikan Meshal dalam sebuah konferensi di Doha, Minggu (8/2/2026), menolak tuntutan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Meshal menekankan bahwa perlawanan adalah hak fundamental bagi rakyat yang berada di bawah pendudukan.
"Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima," ujar Meshal, yang sebelumnya pernah memimpin kelompok tersebut, seperti dilansir AFP. Ia menambahkan, "Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan… sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa." Sikap ini menggarisbawahi penolakan keras Hamas terhadap upaya untuk melucuti kekuatan militernya, yang mereka pandang sebagai alat sah untuk membela diri.
Hamas, sebuah gerakan Islamis, telah lama terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan apa yang mereka sebut sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Konflik terbaru dipicu oleh serangan lintas batas mematikan yang dilancarkan Hamas dari Gaza ke Israel pada 7 Oktober 2023. Saat ini, gencatan senjata yang dimediasi AS di Gaza telah memasuki fase kedua, yang salah satu ketentuannya adalah demiliterisasi wilayah tersebut – termasuk pelucutan senjata Hamas – seiring dengan penarikan bertahap pasukan Israel. Meskipun Hamas berulang kali menyatakan bahwa pelucutan senjata adalah "garis merah," mereka pernah mengindikasikan kemungkinan mempertimbangkan penyerahan senjata kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.
Para pejabat Israel memperkirakan bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 pejuang dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza. Sementara itu, sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang porak-poranda. Namun, masih belum jelas bagaimana atau apakah komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi, mengingat sensitivitas isu tersebut.
Komite teknokrat ini beroperasi di bawah payung "Dewan Perdamaian," sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi pasca-perang, mandat dewan tersebut kini telah diperluas, memicu kekhawatiran di kalangan kritikus bahwa dewan ini bisa berkembang menjadi pesaing bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Trump meluncurkan dewan tersebut di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bulan lalu, di mana para pemimpin dan pejabat dari hampir dua lusin negara turut menandatangani piagam pendiriannya. Bersamaan dengan itu, Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza, sebuah panel penasihat untuk komite teknokrat Palestina, yang beranggotakan tokoh-tokoh internasional seperti utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Dalam kesempatan yang sama, Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi "pendekatan seimbang" yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduknya. Namun, ia dengan tegas memperingatkan bahwa Hamas "tidak akan menerima pemerintahan asing" atas wilayah Palestina. "Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun," kata Meshal. "Orang Palestina harus memerintah orang Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing," tegasnya, mengakhiri pernyataannya dengan penekanan pada kedaulatan Palestina.