Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Iran telah secara resmi menyampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai laporan media yang mengklaim adanya rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk melenyapkan pejabat tinggi mereka. Di antara target yang disebutkan adalah Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Teheran mengecam ancaman ini sebagai bentuk terorisme negara yang terang-terangan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menyatakan keprihatinan mendalam. Surat tersebut, seperti dilansir Press TV pada Jumat (27/3), merujuk pada laporan media yang mengidentifikasi para pejabat Iran sebagai target pembunuhan.
"Saya meminta perhatian Yang Mulia dan para anggota Dewan Keamanan terhadap laporan yang diterbitkan di media," tulis Iravani dalam suratnya yang dikirim pada Kamis (26/3) waktu setempat. "Laporan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel telah mengidentifikasi dan menetapkan para pejabat tinggi Republik Islam Iran, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, Bapak Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Seyyed Abbas Araghchi, sebagai target pembunuhan."
Laporan yang dimaksud, khususnya dari Wall Street Journal (WSJ), sebelumnya menyebutkan bahwa nama kedua petinggi Iran tersebut sempat dihapus sementara dari daftar target. Penghapusan ini dikaitkan dengan upaya AS dan Iran dalam menjajaki kemungkinan perundingan damai. Namun, Iravani menegaskan bahwa "penangguhan rencana tersebut hanya bersifat sementara," mengindikasikan ancaman masih nyata dan berkelanjutan.
Iravani menekankan bahwa laporan media tersebut mengungkap kerangka kerja operasional yang bertujuan membunuh para pejabat politik tertinggi Iran. Surat itu juga menyebutkan bahwa kebijakan kriminal semacam ini telah diterapkan secara sistematis sejak agresi AS-Israel yang tidak beralasan terhadap Iran dimulai pada 28 Februari lalu. Ini termasuk klaim pembunuhan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, dan beberapa pejabat senior lainnya, yang disebut telah mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 warga sipil.
"Kebijakan semacam itu jelas menunjukkan pelanggaran serius terhadap aturan-aturan wajib hukum internasional," tegas Iravani. Ia menambahkan bahwa sifat bersyarat dari dugaan ‘penangguhan’ juga menegaskan bahwa ancaman itu tetap nyata, disengaja, dan berkelanjutan. Ancaman ini, menurutnya, adalah produk dari "pola pikir kriminal" yang secara terbuka menyebut "aturan keterlibatan" sebagai hal yang "bodoh."
Iravani menggarisbawahi bahwa penggunaan istilah ‘daftar target pembunuhan’ harus dilihat sebagai manifestasi lain dari tindakan teroris yang sama, yang memulai perang kriminal terhadap Iran. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang direncanakan untuk membunuh pejabat tinggi negara anggota PBB yang berdaulat, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, serta pelanggaran berat terhadap hukum HAM internasional dan hukum kemanusiaan internasional.