Walz menyatakan bahwa kematian Thompson adalah sebuah kehilangan yang sangat besar.

“Ini adalah kehilangan besar bagi komunitas bisnis dan kesehatan di Minnesota,” kata dia dikutip, CNN.

UnitedHealthcare adalah bagian dari UnitedHealth Group, perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini berpusat di Minnetonka, Minnesota.

Mantan calon wakil presiden yang mendampingi Kamala Harris dalam pilpres November lalu juga mengungkapkan bahwa ia telah meminta Kepolisian New York untuk menyelidiki insiden tersebut.

Senator Minnesota, Amy Klobuchar, juga turut angkat bicara, menyebut penembakan tersebut sebagai sebuah peristiwa yang mengerikan.

“Ini merupakan tindakan kekerasan yang mengerikan dan mengejutkan,” kata Klobuchar di X.

Dia juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban serta kepada rekan-rekan yang bekerja di UnitedHealthcare di Minnesota.

Thompson meninggal dunia setelah ditembak oleh orang tak dikenal pada Rabu (4/12).

Insiden tersebut terjadi saat Thompson sedang berjalan menuju Hotel Hilton Midtown di New York untuk menghadiri konferensi investor tahunan.

Polisi New York, Jessica Tisch, menyatakan bahwa pelaku sudah berada di sekitar lokasi konferensi sejak pukul 07.00 waktu setempat.

Tisch menyebutkan bahwa pelaku menembak bagian punggung dan kaki bos perusahaan asuransi tersebut. Thompson sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Polisi AS saat ini masih memburu pelaku, dan mereka belum dapat memastikan motif di balik penembakan tersebut.

Namun, berdasarkan penilaian detektif, polisi menduga bahwa pelaku berasal dari kalangan profesional.

The post Gubernur Minnesota Berikan Respons Usai Bos Asuransi Terbesar AS Tewas Ditembak appeared first on Internationalmedia.co.id.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Yoon menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman “kekuatan komunis”.

Status darurat militer di Korea Selatan ini diterapkan untuk pertama kalinya sejak 1980-an, di tengah eskalasi ketegangan politik dengan Korea Utara dalam beberapa waktu terakhir.

Namun, Yoon dilaporkan telah resmi mencabut status darurat militer di Korea Selatan pada Rabu (4/12), setelah diberlakukan kurang dari 12 jam.

Apa itu darurat militer?

Darurat militer adalah bentuk pemerintahan sementara yang dikuasai oleh otoritas militer, diterapkan dalam situasi darurat yang melanda suatu negara.

Pasal 77 konstitusi Korea Selatan mengatur bahwa presiden berwenang menetapkan status darurat militer dalam situasi genting, seperti saat terjadi perang, untuk mengatasi ancaman dan melindungi warga negara.

“[Darurat militer] diperlukan untuk mengatasi kebutuhan militer atau untuk menjaga keselamatan dan ketertiban umum dengan memobilisasi kekuatan militer di masa perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat nasional serupa,” demikian bunyi pasal 77 konstitusi Korsel dilansir ABC.

Di Korea Selatan, status darurat militer bukan hal yang baru. Sebelumnya, negara ini juga pernah menerapkan status darurat militer sebelum kejadian yang terbaru ini.

Status darurat militer pertama yang diterapkan di Korea Selatan terjadi pada tahun 1948 di bawah kepemimpinan Syngman Rhee. Pada saat itu, ia mengumumkan darurat militer untuk menghadapi ancaman dari kekuatan komunis Korea Utara.

Penetapan status darurat militer terakhir di Korea Selatan sebelum yang terjadi saat ini terjadi pada Desember 1979.

Penetapan status darurat militer pada Desember 1979 berawal dari insiden bersejarah pada Oktober 1979, ketika pemimpin diktator Korea Selatan, Park Chung-hee, dibunuh oleh kepala intelijennya sendiri.

Peristiwa berdarah tersebut menyebabkan Korea Selatan mengalami kekosongan kepemimpinan, yang memicu kekacauan di seluruh negara. Banyak massa yang melakukan demonstrasi sebagai reaksi atas kematian Park di tangan anak buahnya sendiri.

Dua bulan setelah kematian Park, tepatnya pada Desember 1979, Jenderal Angkatan Darat Korea Selatan, Chun Doo-hwan, merebut kekuasaan dan mengumumkan status darurat militer. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan yang terjadi di Korea Selatan.

The post Darurat Militer Korea Selatan: Apa Artinya Bagi Negara dan Warga? appeared first on Internationalmedia.co.id.

Kepala Badan Investigasi Nasional Korea Selatan, Woo Jong Soo, mengungkapkan bahwa kasus yang melibatkan Presiden Yoon kini telah dilimpahkan, dan penyelidikan terkait hal tersebut pun telah dimulai.

Pemberontakan merupakan kejahatan yang tidak dilindungi oleh kekebalan presiden, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.

Penyelidikan terhadap dugaan ini dimulai setelah pada Selasa (3/12) malam, Presiden Yoon secara mendadak mengumumkan status darurat militer di Korea Selatan.

Deklarasi tersebut langsung memicu kepanikan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Presiden Yoon mengklaim bahwa ancaman dari Korea Utara dan kelompok anti-negara menjadi alasan perlunya penetapan status darurat militer.

Di tengah kekacauan dengan warga yang panik dan militer yang mulai turun ke jalan, parlemen Korea Selatan yang dikuasai oleh oposisi berusaha keras untuk menghentikan kerusuhan tersebut.

Kemudian terungkap bahwa keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer dipicu oleh tekanan politik yang semakin memanas antara dirinya dan oposisi.

Setelah status darurat militer dicabut, warga pun marah dan mulai menyerukan pemakzulan terhadap Yoon. Kemarahan ini sepertinya merupakan puncak dari ketegangan yang sudah terakumulasi, yang berawal dari skandal yang melibatkan Yoon dan istrinya.

Seiring dengan meningkatnya tekanan, partai-partai oposisi mulai bergerak untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Pada Rabu (4/12), Partai Demokrat, partai oposisi terbesar di Korea Selatan, bersama dengan partai oposisi lainnya, secara resmi mengajukan mosi tersebut.

Mosi pemakzulan ini dibawa ke parlemen pada Kamis (5/12) pagi, dan pemungutan suara akan dilakukan pada Sabtu mendatang.

The post Polisi Korsel Luncurkan Penyidikan Terhadap Presiden Yoon Terkait Keputusan Darurat Militer appeared first on Internationalmedia.co.id.

Amnesty, dalam laporan yang dirilis pada Kamis (5/12), menyatakan bahwa Israel telah melakukan setidaknya tiga dari lima tindakan yang dilarang berdasarkan Konvensi Genosida 1948.

Pelanggaran tersebut mencakup pembunuhan warga sipil secara sembarangan, pemberian kerusakan fisik dan mental yang serius, serta penciptaan kondisi kehidupan yang disengaja untuk menyebabkan kehancuran fisik bagi warga Palestina di Gaza.

“Bulan demi bulan, Israel memperlakukan warga Palestina di Gaza secara tidak layak, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.

“Penelitian kami mengungkap bahwa selama berbulan-bulan, Israel terus melakukan tindakan genosida, meskipun menyadari sepenuhnya kerusakan yang tak dapat diperbaiki yang ditimbulkannya terhadap warga Palestina di Gaza,” imbuh Callamard, dikutip Al Jazeera.

Ia menjelaskan bahwa tindakan genosida tersebut terus berlangsung, meskipun berbagai peringatan tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza telah disampaikan kepada Israel.

Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan perintah kepada Israel untuk segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza.

“Temuan kami yang memberatkan ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat internasional: ini adalah genosida. Ini harus dihentikan sekarang,” tegasnya.

Menurutnya, perampasan dan pendudukan militer Israel yang ilegal di Gaza menunjukkan bahwa tujuan Israel adalah melakukan penghancuran fisik terhadap warga Palestina di wilayah tersebut.

Laporan Amnesty juga menyatakan bahwa argumen Israel yang menyebutkan mereka menargetkan Hamas di Gaza, dan tidak secara sengaja menargetkan warga Palestina, tidak dapat dibuktikan.

“Kehadiran Hamas di dekat atau di dalam wilayah padat penduduk tidak membebaskan Israel dari kewajibannya untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang layak untuk menyelamatkan warga sipil dan menghindari serangan yang membabi buta atau tidak proporsional,” ungkap laporan Amnesty.

Hingga saat ini, Israel belum memberikan tanggapan terhadap laporan terbaru yang diterbitkan oleh Amnesty International.

Namun, pejabat pemerintah Israel secara konsisten menolak tuduhan genosida di Gaza, dengan menyatakan bahwa tindakan mereka merupakan upaya pembelaan diri setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Hingga saat ini, hampir 45 ribu warga sipil Palestina di Gaza telah kehilangan nyawa akibat agresi brutal Israel. Mayoritas korban genosida ini adalah kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, lansia, dan anak-anak.

The post Amnesty International Ungkap Bukti Mengejutkan: Genosida Brutal Israel di Gaza appeared first on Internationalmedia.co.id.

Menurut laporan Reuters, Hizbullah diperkirakan akan berupaya membangun kembali persediaan dan kekuatan militernya, yang dapat menjadi ancaman jangka panjang bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regionalnya.

Milisi yang mendapat dukungan dari Iran ini juga dilaporkan sedang berusaha mencari cara untuk memperoleh senjata baru, baik melalui produksi dalam negeri maupun dengan menyelundupkan bahan-bahan melalui Suriah.

Upaya yang dilakukan Hizbullah selama masa gencatan senjata ini belum sepenuhnya diketahui. Padahal, kesepakatan gencatan senjata tersebut secara tegas melarang Hizbullah memperoleh senjata maupun suku cadang senjata.

Badan intelijen AS menyatakan bahwa Hizbullah saat ini beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, kelompok ini juga dilaporkan telah kehilangan lebih dari setengah persediaan senjata dan jumlah militernya.

Dalam beberapa hari terakhir, Israel dikabarkan berusaha melemahkan kemampuan Hizbullah untuk memperkuat pasukan militernya dengan melancarkan serangan terhadap beberapa peluncur roket milik Hizbullah di Lebanon.

Israel juga menyerang tempat penyeberangan perbatasan dengan Suriah dan memblokir pesawat Iran yang diduga membawa senjata untuk kelompok Hizbullah.

Pejabat AS menyatakan kekhawatirannya mengenai akses Hizbullah ke Suriah, terutama setelah pemberontak Suriah baru-baru ini melancarkan serangan untuk merebut benteng pemerintah di Aleppo dan Hama.

Suriah telah lama dimanfaatkan oleh Hizbullah sebagai tempat perlindungan sekaligus pusat transportasi, yang digunakan untuk mengangkut peralatan dan senjata militer dari Irak menuju Lebanon.

Meski demikian, Hizbullah tetap bertahan. Kelompok ini masih memiliki ribuan roket jarak pendek di Lebanon dan berupaya membangun kembali kekuatannya melalui pabrik senjata di negara-negara tetangga, memanfaatkan jalur transportasi yang ada.

Menurut pejabat Hizbullah, kelompok tersebut akan tetap berperan sebagai “perlawanan” terhadap Israel. Namun, sekretaris jenderalnya, Naim Qassem, belum membahas senjata kelompok itu dalam pidato-pidato terbarunya, bahkan setelah tercapainya gencatan senjata.

Menurut sumber-sumber di Lebanon, prioritas utama Hizbullah saat ini adalah membangun kembali rumah-rumah untuk para pendukungnya, menyusul serangan Israel yang menghancurkan sebagian besar wilayah di selatan Lebanon serta pinggiran selatan Beirut.

The post Intelijen AS Ungkap Hizbullah Mulai Rekrut Anggota Baru di Lebanon, Apa Artinya? appeared first on Internationalmedia.co.id.

Dia memperingatkan, “Apa yang kita saksikan saat ini mungkin merupakan kejahatan internasional yang paling serius.”

Dalam pidato yang dibacakan oleh wakilnya, Amina Mohammed, pada konferensi bantuan Gaza di Kairo, Guterres mendesak masyarakat internasional untuk “membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan di seluruh Timur Tengah.”

Dia menekankan dampak besar dari konflik tersebut dan kebutuhan mendesak untuk tindakan internasional.

“Malnutrisi merajalela. Kelaparan sudah di depan mata. Sementara itu, sistem kesehatan telah runtuh,” ujar dia.

Gaza kini memiliki tingkat amputasi anak per kapita tertinggi di dunia, dengan banyak anak yang kehilangan anggota tubuh dan menjalani operasi bahkan tanpa anestesi.

Sekretaris Jenderal juga mengkritik pembatasan ketat terhadap pengiriman bantuan, dengan menyatakan, “Masuknya barang ke Gaza sangat tidak mencukupi, tidak konsisten, dan tidak dapat diprediksi, seperti setetes air di lautan kebutuhan.”

Menurut statistik dari Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), hanya 65 truk bantuan yang dapat memasuki Gaza dalam sebulan terakhir, jauh berkurang dibandingkan dengan rata-rata 500 truk sebelum perang.

Pada bulan November, tidak ada bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza utara.

Badan-badan bantuan internasional telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mengenai kondisi yang semakin memburuk di Gaza, memperingatkan bahwa warga sipil berada di ambang kelaparan.

Mereka mengatakan bahwa pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina telah mencapai tingkat terendah sejak perang dimulai.

UNRWA menyatakan bahwa semua upayanya untuk mengirimkan bantuan ke Gaza utara diblokir atau dihalangi oleh Israel antara 6 Oktober dan 25 November.

The post PBB Tegaskan, Keadaan Gaza Masuk dalam Kategori Kejahatan Internasional Terburuk appeared first on Internationalmedia.co.id.

Komentar tersebut disampaikan oleh Araghchi dalam wawancara dengan outlet Al-Araby Al-Jadeed yang berbasis di Qatar, usai perjalanannya dari Türkiye pada Senin malam.

“Jika pemerintah Suriah meminta Iran untuk mengirim pasukan ke Suriah, kami akan mempertimbangkan permintaan tersebut,” kata Araghchi.

Teheran sedang mempersiapkan “serangkaian langkah untuk menenangkan situasi di Suriah dan menemukan peluang untuk mengajukan inisiatif demi solusi permanen,” tambahnya.

Minggu lalu, militan yang terafiliasi dengan al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bersama kelompok Islam lainnya, melancarkan serangan besar-besaran dari provinsi Idlib menuju Aleppo, Hama, dan Homs. Sejak gencatan senjata yang dinegosiasikan dengan Rusia pada 2020, Idlib berada di bawah perlindungan Turki.

Araghchi mengatakan kepada media Qatar bahwa ekspansi kelompok teroris ini “akan lebih merugikan negara-negara tetangga Suriah, seperti Irak, Yordania, dan Turki, daripada Iran.”

Araghchi mengatakan bahwa Teheran siap untuk “berkonsultasi dan berdialog” dengan Ankara guna menjembatani perbedaan di antara mereka. Namun, ia menegaskan bahwa Iran menuntut penarikan pasukan Turki dari Suriah sebelum pertemuan antara kedua presiden dapat terlaksana. Menurutnya, permintaan ini adalah sesuatu yang “wajar”.

Araghchi menyatakan bahwa Iran “khawatir mengenai runtuhnya proses Astana di Suriah, karena tidak ada alternatif mudah untuk itu.” Proses Astana merujuk pada kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2017 di ibu kota Kazakhstan, di mana pemerintah Damaskus, Ankara, Teheran, dan Moskow berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan konflik Suriah melalui jalur damai.

Araghchi juga menyatakan niatnya untuk mengunjungi Moskow guna membahas situasi di Suriah.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan bahwa Ankara mendukung “integritas teritorial dan persatuan nasional Suriah,” namun menekankan bahwa untuk mengakhiri konflik, diperlukan “konsensus yang sesuai dengan tuntutan sah rakyat Suriah.” Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan pada hari Senin bahwa permusuhan terus berlanjut karena Damaskus mengabaikan “tuntutan sah dari oposisi.”

Sementara itu, Rusia kembali menegaskan dukungannya terhadap Presiden Suriah Bashar Assad dan pemerintah di Damaskus.

Pasukan ekspedisi Rusia, yang dikerahkan ke Suriah pada tahun 2015 untuk membantu Damaskus dalam memerangi kelompok teroris Negara Islam (IS/ISIS), telah melancarkan serangkaian serangan udara terhadap para jihadis yang menyerang, guna mendukung tentara Suriah.

The post Iran Kirim Pasukan ke Suriah, Apakah Dunia Akan Menyaksikan Kembalinya Perang Saudara? appeared first on Internationalmedia.co.id.

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan “Pemimpin Pemberontakan Yoon Suk Yeol Segera Mundur!”

“Ini bukan sekadar kritik, kami sedang melancarkan perang terhadap Presiden Yoon Suk Yeol,” kata salah satu orator, dikutip Korea Herald.

Puluhan jurnalis dan pejabat dari aliansi delapan organisasi media besar berkumpul untuk mengadakan konferensi pers darurat, yang mereka sebut sebagai langkah mendesak.

Mereka menganggap bahwa meskipun dekrit status militer tersebut hanya berlaku selama enam jam, hal itu telah menimbulkan kekacauan dan memunculkan pertanyaan tentang prinsip-prinsip demokrasi di Korea Selatan.

Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis dalam 44 tahun terakhir setelah Yoon mengumumkan penerapan status darurat militer.

Dia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah kekuatan anti-negara yang dapat merusak tatanan demokrasi di Korea Selatan.

Penerapan status darurat militer ini mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Tak lama setelah keputusan itu, sekitar 190 anggota parlemen segera menuju gedung Majelis Nasional untuk menghadiri sidang.

Dalam sidang pleno, mereka membahas status darurat militer dan sepakat untuk menolaknya.

Setelah itu, Yoon mengadakan rapat kabinet dan memutuskan untuk mencabut status darurat militer tersebut.

The post Tensi Memuncak, Media Korsel Serukan Presiden Yoon Mundur: ‘Ini Adalah Perang’ appeared first on Internationalmedia.co.id.

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyatakan bahwa pihaknya tengah memantau dengan seksama situasi yang sedang berlangsung di Korea Selatan.

Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengungkapkan bahwa situasi di Korea Selatan saat ini sangat tidak stabil, sehingga dia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

“Semua harapan dan ekspektasi adalah setiap pertikaian politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Patel pada Selasa (3/12) seperti dikutip ABC News.

Pada Selasa malam (3/12), Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan keadaan darurat militer dengan alasan adanya ancaman dari Korea Utara serta kekuatan yang dianggap “anti-negara”.

“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.

Yoon menyatakan bahwa “partai oposisi” telah melumpuhkan pemerintahan hanya untuk memakzulkan dirinya, sambil mendesak penyelidikan khusus terhadap ibu negara, Kim Keon Hee.

Yoon terjerat dalam skandal korupsi tahun ini, di mana salah satu skandal melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, yang diduga menerima tas Dior sebagai suap, serta terlibat dalam dugaan manipulasi saham.

Bulan lalu, Yoon didesak untuk meminta maaf di televisi nasional dan mengungkapkan bahwa ia telah mendirikan kantor untuk mengawasi tugas-tugas ibu negara. Namun, ia menolak permintaan oposisi untuk menggelar penyelidikan khusus.

Beberapa jam setelah mengumumkan status darurat militer, Yoon mencabut keputusan tersebut. Hal ini terjadi setelah parlemen Korea Selatan segera menggelar pemungutan suara untuk membatalkan pernyataan Yoon yang memicu kegemparan di kalangan publik. Dengan suara bulat, mereka sepakat untuk mengakhiri status darurat militer.

Juru bicara Dewan Keamanan AS menyatakan pihaknya merasa bersyukur karena Yoon segera mencabut status darurat militer tersebut.

“Dengan lega, kami menyambut keputusan Presiden Yoon untuk mengubah deklarasi darurat militer yang menimbulkan kekhawatiran dan menghormati keputusan Majelis Nasional Korea Selatan untuk mengakhirinya. Demokrasi adalah dasar dari aliansi AS-Korsel, dan kami akan terus memantau situasi ini,” ujar juru bicara Dewan Keamanan AS dalam sebuah pernyataan.

The post Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer, AS Angkat Bicara soal Langkah Drastis Ini appeared first on Internationalmedia.co.id.

Presiden Yoon Suk Yeol mengesahkan status darurat militer pada pukul 23.00. Namun, enam jam kemudian, ia membatalkan keputusan tersebut setelah parlemen menyatakan penolakan dan ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Kim mengajukan usulan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon Suk Yeol melalui perdana menteri, seperti yang dilaporkan oleh Korea Herald pada Rabu (4/12).

Menurut undang-undang Korea Selatan, menteri pertahanan atau menteri dalam negeri memiliki wewenang untuk mengusulkan darurat militer kepada presiden melalui perdana menteri dalam situasi darurat nasional.

Sebelum status darurat militer diberlakukan, Kim dilaporkan mengadakan pertemuan dengan para komandan utama dan menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di kalangan militer.

Ketika status darurat militer diterapkan, pasukan Angkatan Bersenjata mengepung Gedung Majelis Nasional.

Saat itu, anggota parlemen berbondong-bondong menuju Gedung Majelis Nasional untuk menggelar sidang yang menolak status darurat. Parlemen saat ini dipimpin oleh partai oposisi, Demokrat, sementara Yoon berasal dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party).

Hasilnya, 190 anggota parlemen yang hadir menyatakan penolakan terhadap status darurat militer tersebut. Kim, yang merupakan mantan Jenderal Angkatan Darat bintang tiga, diketahui adalah teman sekelas Yoon.

Mereka tergabung dalam kelompok yang dikenal sebagai “Faksi Chungham,” yang merujuk pada nama sekolah menengah di Eunpyeong-gu, Seoul. Kim lulus dari sekolah tersebut setahun lebih dulu dibandingkan Yoon.

“Fraksi Chungam” dan peran mereka dalam deklarasi darurat militer kali ini mengingatkan publik Korea Selatan pada kelompok militer rahasia “Hanahoe” yang aktif pada 1970-an.

Hanahoe adalah kelompok yang menjadi kendaraan utama bagi diktator Chun Doo-hwan untuk merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1979. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari alumni kelas 11 Akademi Militer Korea, termasuk Chun serta teman lamanya yang kemudian menjadi penggantinya, Presiden Roh Tae Woo.

Kembali ke Kim, dia juga merupakan bagian dari tim kampanye Yoon selama pemilihan presiden pada 2022.

Dia disebut-sebut memainkan peran penting dalam pemindahan kantor kepresidenan ke Gedung Kementerian Pertahanan di Yongsan.

Yoon kemudian mengangkatnya sebagai Direktur Dinas Keamanan Presiden. Lalu, pada Agustus lalu, Kim terpilih menjadi Menteri Pertahanan.

Beberapa pihak oposisi menduga bahwa pengangkatan tersebut merupakan bagian dari skenario Yoon untuk menetapkan dekrit darurat militer.

The post Menhan Kabinet Yoon Diduga Terlibat dalam Drama Darurat Militer Korsel, Apa yang Sebenarnya Terjadi? appeared first on Internationalmedia.co.id.