Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau penjualan darurat 12.000 selongsong bom kepada Israel, di tengah pusaran konflik Timur Tengah yang semakin memanas dengan Iran. Pengumuman persetujuan ini, yang dilansir oleh kantor berita AFP pada Sabtu (7/3/2026), datang di saat ketegangan di kawasan mencapai puncaknya. Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, penjualan selongsong bom berbobot 1.000 pon (sekitar 450 kilogram) ini diperkirakan senilai US$ 151,8 juta dan telah disetujui oleh Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri AS.
Paket penjualan ini tidak hanya mencakup amunisi, tetapi juga layanan logistik dan dukungan teknis yang akan disediakan oleh pemerintah AS dan kontraktor terkait. Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa keputusan ini krusial "untuk meningkatkan kapasitas Israel dalam menghadapi ancaman saat ini maupun di masa mendatang, memperkuat pertahanan domestiknya, dan berfungsi sebagai penangkal terhadap potensi ancaman regional."
Langkah ini menjadi sorotan karena biasanya penjualan senjata oleh AS memerlukan persetujuan Kongres. Namun, dalam kasus ini, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, telah mengeluarkan pengecualian khusus dengan melewatkan proses persetujuan legislatif tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengutip Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata, menjelaskan bahwa "Menteri Luar Negeri telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa keadaan darurat telah terjadi yang mengharuskan penjualan segera barang-barang pertahanan dan jasa pertahanan di atas kepada Pemerintah Israel demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat."
Keputusan darurat ini juga datang tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa perusahaan pertahanan utama AS telah sepakat untuk melipatgandakan produksi senjata canggih. Pengumuman Trump melalui media sosial pada Jumat (6/3) waktu setempat itu, hanya berselang seminggu setelah AS dan Israel melancarkan serangan awal terhadap Iran, menunjukkan urgensi situasi yang dirasakan Washington.
Langkah ini tidak luput dari kritik tajam. Anggota Kongres Gregory Meeks, seorang Demokrat yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri DPR, menyatakan bahwa pengabaian peninjauan kongres atas penjualan senjata ini "mengungkapkan kontradiksi yang mencolok di jantung argumen pemerintahan ini untuk perang." Meeks menambahkan dalam pernyataannya, "Pemerintahan Trump telah berulang kali menegaskan bahwa mereka sepenuhnya siap untuk perang ini. Terburu-buru untuk menggunakan wewenang darurat untuk menghindari Kongres, membuat kisah yang berbeda." Ia bahkan menyebut ini sebagai "keadaan darurat yang diciptakan sendiri oleh pemerintahan Trump."