JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga Februari 2024, terlihat melanjutkan tren positifnya dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil.
Berdasarkan data hingga 31 Januari 2024, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp215,5 triliun, atau sekitar 7,7% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp184,2 triliun, yang setara dengan sekitar 5,5% dari target APBN.
Dengan demikian, surplus anggaran mencapai Rp 31,3 triliun atau sekitar 0,14% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai RI Encep Dudi Ginanjar menegaskan meskipun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan akan terus melambat akibat tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi yang beragam, ekonomi Indonesia tetap persisten, tangguh dan optimis.
“Dengan kinerja APBN yang on track dan optimis dan didukung oleh permintaan domestik yang kuat, konsumsi yang stabil, dan investasi yang mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi, kami juga optimis pereknomian Indonesia dapat terus tumbuh,” kata Encep, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/2).
Kinerja APBN yang baik terus diupayakan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional dengan mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, lebih hijau, dan berkelanjutan.
Dari segi penerimaan kepabeanan dan cukai, hingga 31 Januari 2024 Bea Cukai telah mengumpulkan Rp22,9 triliun, atau sekitar 7,1% dari target APBN. Meskipun terjadi penurunan sebesar -5,0% (yoy), tetapi pola realisasi masih sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jika dirinci penerimaan cukai mencapai Rp17,9 triliun, bea masuk Rp3,9 triliun, dan bea keluar sebesar Rp1,2 triliun.
Penerimaan dari cukai sebesar Rp17,9 triliun (7,3% dari target APBN), mengalami penurunan sebesar -5,1% Year on Year (yoy) karena perubahan pola pelunasan cukai hasil tembakau yang jatuh tempo pada awal Januari 2024 dialihkan menjadi Desember 2023.
Bea masuk terkumpul sebesar Rp3,9 triliun (6,7% dari target APBN), mengalami penurunan sebesar -5,8% YoY karena faktor penurunan tarif efektif dari 1,48% menjadi 1,38%, peningkatan utilisasi free trade agreement (FTA) dari 34,7% menjadi 35%, dan nilai rata-rata kurs USD sebesar Rp15.526.
Sementara itu, bea keluar terkumpul sebesar Rp 1,2 triliun (6,6% dari target APBN) yang mengalami pertumbuhan sebesar +0,6% YoY, dipengaruhi oleh relaksasi ekspor komoditas tembaga dan penurunan harga produk sawit.
Selain penerimaan, kinerja fasilitas hingga Januari 2024 menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan. Insentif kepabeanan mencapai Rp 2,97 triliun dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar +19,9% (yoy), didorong oleh pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 antara lain skema fasilitas penanaman modal sebesar Rp 580 miliar, kebutuhan pertahanan dan keamanan sebesar Rp152 miliar, serta pembebasan KITE sebesar Rp81 miliar.
Nilai ekspor kawasan berikat kemudahan impor tujuan ekspor (KB KITE) mengalami pertumbuhan +0,6% YoY, sejalan dengan pertumbuhan nilai impor yang mencapai +5,4% YoY. Pertumbuhan kinerja ekspor KB KITE didorong oleh sektor industri logam dasar yang mencatat pertumbuhan yang signifikan.***
