Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan ancaman keras kepada Universitas Harvard. Jika Harvard tetap menolak tunduk pada pengawasan pemerintah terkait penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik, maka universitas tersebut akan dilarang menerima mahasiswa asing. Kemarahan Trump berbuntut pada langkah tegas Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menegaskan, Harvard akan kehilangan hak istimewa menerima mahasiswa internasional jika tak memenuhi tuntutan pemerintah, termasuk menyerahkan informasi mengenai pemegang visa tertentu. Langkah ini merupakan eskalasi terbaru dalam konflik antara pemerintahan Trump dan Harvard. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, bahkan mengumumkan pembatalan dua hibah DHS senilai lebih dari US$ 2,7 juta untuk Harvard.
Dalam surat yang dikirimkan pada 30 April, Noem menuntut Harvard menyerahkan catatan mengenai apa yang disebut sebagai "kegiatan ilegal dan tindak kekerasan" oleh pemegang visa mahasiswa asing. "Jika Harvard tidak dapat memverifikasi kepatuhan penuh terhadap persyaratan pelaporan, universitas tersebut akan kehilangan hak istimewa menerima mahasiswa asing," tegas Noem.
Pihak Harvard melalui juru bicaranya menyatakan telah menerima surat Noem, namun menegaskan komitmen untuk tidak mengorbankan independensi dan hak konstitusionalnya. Harvard tetap berpegang pada pernyataan awal minggu ini, bahwa mereka akan mematuhi hukum.
Konflik ini berakar pada aksi pro-Palestina di berbagai kampus AS, termasuk Harvard. Trump menganggap para demonstran sebagai ancaman kebijakan luar negeri, menuduh mereka antisemitisme dan bersimpati pada Hamas. Sementara itu, para demonstran membantah tudingan tersebut, menyatakan bahwa pemerintah keliru mengaitkan advokasi hak Palestina dengan dukungan ekstremisme. Trump bahkan berupaya mendeportasi demonstran asing dan telah mencabut ratusan visa. Harvard sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya dalam memerangi antisemitisme dan prasangka lainnya, sembari tetap menjaga kebebasan akademis dan hak protes.