Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan pernyataan tegasnya bahwa ia tidak membutuhkan persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan darat terhadap Venezuela. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan pada Kamis (18/12) waktu setempat, di tengah gelombang kritik yang menuduhnya telah melampaui wewenang konstitusional dalam operasi militer laut sebelumnya.
Ketika seorang reporter mengonfirmasi apakah ia akan meminta izin dari para anggota parlemen AS untuk menyerang kartel narkoba di negara Amerika Latin tersebut, Trump dengan santai menjawab di Gedung Putih. "Saya tidak keberatan memberi tahu mereka, tetapi Anda tahu, itu bukan masalah besar. Saya tidak harus memberi tahu mereka," ujarnya, seperti dilansir kantor berita AFP pada Jumat (19/12/2025). Kutipan ini menyoroti sikap independen Trump yang kerap mengabaikan prosedur konvensional.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah melakukan serangkaian serangan udara sejak September lalu, menargetkan kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba di wilayah Karibia dan Pasifik. Operasi ini dilaporkan menyebabkan sedikitnya 99 kematian dan telah memicu perdebatan sengit mengenai legalitas serta dasar hukumnya.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, secara terbuka menuding bahwa kampanye militer AS tersebut bukan semata-mata untuk memberantas narkoba, melainkan merupakan upaya terselubung untuk menggulingkan pemerintahannya. Tuduhan ini menambah ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Menurut Konstitusi AS, meskipun presiden memegang jabatan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, kekuasaan untuk secara resmi menyatakan perang secara eksklusif berada di tangan Kongres. Hal ini menjadi inti perdebatan mengenai batas-batas kekuasaan eksekutif.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, dengan keras mengecam tindakan presiden dalam sebuah debat di DPR. "Presiden gagal menunjukkan wewenang yang diperlukan berdasarkan hukum AS atau internasional untuk melakukan serangan militer mematikan terhadap kapal-kapal ini," tegasnya. Meeks menambahkan, "Tidak ada yang dapat mengklaim secara kredibel bahwa kapal-kapal ini, dalam beberapa kasus bahkan tidak berlayar ke Amerika Serikat dan berada ribuan mil dari wilayah AS, menimbulkan ancaman langsung terhadap rakyat Amerika yang membenarkan penggunaan kekuatan militer."
Para ahli hukum dan militer berpendapat bahwa Trump memang dapat memerintahkan serangan militer terbatas di Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Namun, hal itu hanya berlaku dalam kondisi sementara dan jika tindakan tersebut dibingkai sebagai tindakan defensif atau memiliki cakupan yang sangat terbatas. Sebagai preseden, setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat, Kongres mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk perang di Afghanistan dan Irak, yang juga mencakup operasi kontra-terorisme di negara lain. Pernyataan Trump ini memperpanas kembali perdebatan panjang mengenai keseimbangan kekuasaan antara Gedung Putih dan Capitol Hill dalam urusan militer.