Internationalmedia.co.id melaporkan temuan mengejutkan dari sebuah laporan independen yang mengungkap peningkatan drastis Islamofobia di Australia. Laporan tersebut, dirilis pada Jumat (12/9/2025) oleh utusan khusus pemerintah Australia untuk memerangi Islamofobia, Aftab Malik, mengungkap fakta pahit: sentimen anti-Muslim telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, turut angkat bicara. Ia menyatakan pemerintahannya akan cermat mempertimbangkan 54 rekomendasi yang diajukan dalam laporan setebal 60 halaman tersebut. Malik sendiri, dalam konferensi pers yang dihadiri Albanese, mengungkapkan keprihatinan mendalamnya. "Islamofobia di Australia terus berlanjut, terkadang diabaikan dan disangkal, tetapi tidak pernah ditangani sepenuhnya," tegasnya.
Laporan tersebut menjabarkan berbagai bentuk pelecehan yang dialami warga Muslim Australia, mulai dari pelecehan publik, coretan grafiti hingga serangan yang menyasar perempuan dan anak-anak. Bukan karena perbuatan mereka, tetapi semata karena identitas dan pakaian mereka. Malik menekankan normalisasi Islamofobia yang telah meluas, sehingga banyak insiden yang bahkan tak terlaporkan.
Laporan ini juga menunjuk konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023 sebagai titik balik yang memperparah situasi. Sejak saat itu, Islamofobia Register mencatat peningkatan insiden kebencian hingga 150 persen pada November 2024. Laporan tersebut merekomendasikan penyelidikan untuk memeriksa diskriminasi berbasis agama dan dampak Islamofobia terhadap kohesi sosial dan demokrasi.
Albanese menegaskan bahwa menarget warga Australia berdasarkan keyakinan agama adalah serangan terhadap nilai-nilai inti negara. Ia berjanji akan memberantas kebencian, ketakutan, dan prasangka yang menjadi akar masalah ini. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah sebelumnya, yang telah menunjuk utusan khusus untuk antisemitisme dan merilis laporan rekomendasi pada Juli lalu. Laporan tersebut bahkan merekomendasikan pemotongan dana untuk universitas yang gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan menyaring pelamar visa serta non-warga negara yang memiliki pandangan ekstremis.