Internationalmedia.co.id memberitakan kejatuhan Perdana Menteri (PM) termuda Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Wanita berusia 39 tahun ini, yang baru setahun menjabat dan mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand, kini harus meninggalkan kursi kepemimpinannya. Keputusan ini diambil Mahkamah Konstitusi Thailand pada Jumat (29/8) lalu.
Penyebabnya? Sebuah percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang bocor ke publik. Rekaman audio tersebut menunjukkan Paetongtarn, yang menyebut Hun Sen sebagai "paman", terlihat tunduk dan bahkan mengkritik tindakan militer negaranya sendiri terkait bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Pernyataan kontroversialnya, "jika Hun Sen menginginkan sesuatu, katakan padaku, dan aku akan mengurusnya," menjadi titik krusial yang menjeratnya.
Peristiwa ini memicu gelombang kritik keras dari publik. Semangat nasionalisme yang sedang tinggi terkait sengketa perbatasan membuat pernyataan Paetongtarn dianggap mengkompromikan kepentingan nasional. Meskipun ia telah meminta maaf dan menjelaskan pernyataannya sebagai teknik negosiasi untuk meredakan ketegangan, kemarahan publik tak surut.
Sebanyak 36 Senator Thailand mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi, menuduh Paetongtarn melanggar standar etika dan tidak jujur. Mahkamah pun menjatuhkan putusan, menyatakan Paetongtarn gagal menegakkan standar etika dan integritas yang dibutuhkan seorang PM. Keputusan ini menganggap Paetongtarn mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa.
Dengan demikian, Paetongtarn menjadi PM kelima Thailand yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi sejak 2008. Meskipun sempat dinonaktifkan dari tugasnya sebagai PM per 1 Juli lalu, namun ia masih aktif sebagai Menteri Kebudayaan. Kini, jabatan tersebut pun turut hilang. Kisah naik-turun karir politiknya menjadi pelajaran berharga tentang tekanan dan tanggung jawab seorang pemimpin.
