Perseteruan Armenia dan Azerbaijan yang telah berlangsung lama akhirnya berakhir. Internationalmedia.co.id melaporkan, kedua negara tersebut menandatangani kesepakatan damai di Gedung Putih, Jumat (8/8) waktu setempat. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev secara resmi menyepakati perdamaian yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Trump sendiri menyatakan Armenia dan Azerbaijan berkomitmen pada perdamaian abadi setelah konflik yang berlangsung selama beberapa dekade. Kesepakatan ini disambut baik oleh Iran dan negara-negara Barat. Menariknya, Pashinyan dan Aliyev bahkan mengusulkan agar Trump dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas jasanya ini.
Dalam acara penandatanganan di Gedung Putih, Trump menyatakan kedua bekas republik Uni Soviet itu berkomitmen untuk mengakhiri seluruh pertempuran, membuka jalur perdagangan dan perjalanan, serta menjalin hubungan diplomatik sembari saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial. Ia bahkan memprediksi hubungan kedua pemimpin akan sangat baik, namun jika konflik kembali terjadi, mereka akan menghubunginya untuk penyelesaian.
Aliyev menyebut penandatanganan ini sebagai "tanda tangan bersejarah" antara dua negara yang berperang selama lebih dari tiga dekade. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas pencabutan pembatasan kerja sama militer AS dengan Azerbaijan yang diumumkan pada hari yang sama. Sementara itu, Pashinyan menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan yang tak mungkin terjadi tanpa peran Trump sebagai "pembawa perdamaian".
Kesepakatan damai ini juga mencakup pembentukan koridor transit yang melewati Armenia untuk menghubungkan Azerbaijan dengan eksklavenya, Nakhchivan—sebuah tuntutan lama pemerintah Azerbaijan. Amerika Serikat akan memiliki hak pengembangan untuk koridor tersebut yang dijuluki "Rute Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran Internasional". Perjanjian ini menandai babak baru bagi hubungan Armenia dan Azerbaijan, dua negara dengan latar belakang agama yang berbeda, yang selama ini berkonflik terkait perbatasan dan status enklave etnis di wilayah masing-masing. Konflik puncaknya terjadi pada tahun 2023, yang mengakibatkan lebih dari 100.000 etnis Armenia mengungsi.