Internationalmedia.co.id melaporkan, Hamas menyatakan kesiapannya untuk membebaskan seluruh sandera yang mereka tahan sebagai imbalan gencatan senjata selama lima tahun di Gaza. Kabar ini mencuat setelah delegasi Hamas melakukan pertemuan dengan mediator di Kairo, Mesir, untuk membahas penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama 18 bulan dan menewaskan lebih dari 51 ribu jiwa di Gaza. Kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin kritis, dengan persediaan makanan dan obat-obatan menipis, semakin mendesak tercapainya kesepakatan damai.
Seorang pejabat Hamas yang berbicara kepada internationalmedia.co.id dengan syarat anonim mengungkapkan, tawaran pembebasan sandera sekaligus ini merupakan respon atas penolakan Israel terhadap proposal gencatan senjata sebelumnya. Proposal tersebut, yang diajukan awal bulan ini, menawarkan gencatan senjata selama 45 hari dengan syarat pengembalian 10 sandera. Namun, Hamas kini menawarkan pertukaran tahanan dalam satu gelombang besar dan gencatan senjata jangka panjang sebagai solusi komprehensif.
Hamas menegaskan, kesepakatan gencatan senjata harus mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan jaminan berakhirnya perang secara permanen. Hal ini merupakan respons atas penolakan Israel terhadap usulan sebelumnya dan kekhawatiran akan kemungkinan dimulainya kembali konflik setelah kesepakatan parsial. Mahmud Mardawi, pejabat senior Hamas, menekankan perlunya jaminan internasional untuk memastikan gencatan senjata yang berkelanjutan. Senada dengan itu, Osama Hamdan menegaskan bahwa setiap proposal yang tidak menjamin penghentian perang secara komprehensif dan permanen akan ditolak. Mereka juga menolak tuntutan Israel untuk melucuti senjata selama pendudukan masih berlangsung.
Serangan udara Israel yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza pada Sabtu (26/4) semakin memperburuk situasi. Umm Walid al-Khour, seorang warga Gaza yang selamat dari serangan tersebut, menggambarkan kepanikan saat serangan terjadi. Pihak militer Israel sendiri belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut, namun mengklaim telah menyerang "1.800 target teror" di Gaza sejak operasi militer dimulai kembali pada 18 Maret.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Hamas untuk menyerahkan tanggung jawab atas Gaza, menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina, membebaskan sandera Israel, dan mengubah gerakan tersebut menjadi partai politik. Abbas menekankan bahwa rakyat Palestina lah yang menjadi korban konflik ini, bukan Israel. Ia juga mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel mengakhiri perang, menarik pasukannya, dan menghentikan aktivitas permukiman Yahudi.
Di tengah krisis ini, Abbas menunjuk Hussein al-Sheikh sebagai wakil dan calon penggantinya di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebuah langkah yang bertujuan untuk meredakan kekhawatiran internasional atas kepemimpinan Palestina. Sheikh, seorang veteran Fatah, dianggap sebagai sosok pragmatis dengan hubungan dekat dengan Israel. Reformasi Otoritas Palestina menjadi prioritas bagi AS dan negara-negara Teluk, yang berharap PA dapat memainkan peran kunci dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.