internationalmedia.co.id – Pemerintah Kota Medan secara resmi telah menetapkan langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada tahun 2025. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Medan mengalokasikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp565,35 miliar untuk tahun anggaran 2026 mendatang.
Langkah besar ini diambil guna memastikan seluruh sektor kehidupan masyarakat dapat kembali normal secepat mungkin. Fokus utama dari penggunaan dana jumbo ini mencakup empat pilar krusial, yaitu pemulihan fungsi pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, serta penguatan sektor sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penggunaan anggaran ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar menjawab kebutuhan mendesak warga Medan, bukan sekadar mengejar angka penyerapan anggaran di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kualitas pekerjaan dan manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap proyek yang dijalankan.
"Setiap program yang dibiayai melalui tambahan TKD ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana di masa depan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan," tegas Rico dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Rico saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan TKD di Kantor Wali Kota Medan. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa anggaran telah didistribusikan kepada 34 perangkat daerah, termasuk tingkat kecamatan, dengan menyesuaikan tugas, kewenangan, dan urgensi kebutuhan masing-masing instansi. Menariknya, Pemkot Medan juga menunjukkan solidaritas antarwilayah dengan menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, guna mendukung penanganan bencana di daerah tetangga tersebut.
Rico juga memberikan peringatan keras kepada seluruh perangkat daerah agar tetap menjaga jadwal pelaksanaan program tanpa mengorbankan mutu pekerjaan. Ia meminta agar prinsip efektivitas, efisiensi, dan kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa tetap dijunjung tinggi. Hal ini penting agar percepatan pembangunan tidak justru menimbulkan masalah hukum atau menghasilkan infrastruktur yang cepat rusak.
Untuk menjamin transparansi, Pemkot Medan memperketat pengawasan melalui pendampingan intensif dari Inspektorat Kota Medan. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akhir. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga diwajibkan secara konsisten demi terciptanya tertib administrasi yang akuntabel.
Upaya pemulihan ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan dukungan fiskal ini mampu memperkuat ketahanan Kota Medan dalam menghadapi risiko bencana di masa yang akan datang.
