internationalmedia.co.id – Dunia kepolisian tanah air kembali diguncang oleh perkembangan mengejutkan dalam kasus dugaan makar yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa malam (17/11/2026), Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan besar-besaran di sebuah hunian yang terletak di kawasan strategis Cipete, Jakarta Selatan. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan mendalam terkait upaya pembangkangan terhadap negara.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa rumah di kawasan Cipete tersebut diduga kuat menjadi pusat aktivitas atau posko koordinasi. Rumah tersebut diidentifikasi sebagai tempat berkumpulnya kelompok yang diduga terlibat dalam skema makar, yang salah satu tokoh kuncinya adalah mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Irjen Eko Hadi.

"Penyidik dari Dittipidum telah melakukan penggeledahan serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," ujar Susatyo saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu (18/11/2026).
Meski penggeledahan berlangsung cukup intens, pihak kepolisian masih menutup rapat informasi mengenai temuan di lapangan. Hingga saat ini, belum ada rincian mengenai barang bukti elektronik maupun dokumen penting yang berhasil disita oleh tim penyidik. Susatyo menegaskan bahwa seluruh detail terkait tindak pidana terhadap keamanan negara ini akan dipaparkan secara transparan dalam konferensi pers resmi mendatang.
Skandal ini bermula dari rangkaian dugaan penyadapan ilegal, akses tidak sah ke perangkat komunikasi, hingga upaya sistematis pemusnahan alat bukti elektronik. Kasus yang awalnya merupakan penyelidikan kini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, menjelaskan bahwa Kapolri telah membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini secara intensif. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim guna memastikan seluruh aspek dugaan makar dapat terungkap secara tuntas.
Kasus ini telah menyeret nama-nama besar di tubuh kepolisian. Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka utama dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga dari empat tersangka telah mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum dilakukan penahanan karena alasan kondisi kesehatan yang memerlukan pemulihan. Skandal ini mencuat setelah terungkapnya praktik penyadapan yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2025, yang berujung pada keputusan Presiden Prabowo untuk memecat Listyo Sigit dari jabatannya di Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada awal November lalu. Sebagai konsekuensi etik, Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi.
