Internationalmedia.co.id – News – Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera turun tangan menangani lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalimantan Barat. Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyatakan keprihatinannya atas 165 ribu lebih kasus ISPA yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
Yahya menekankan pentingnya Kemenkes untuk mengambil langkah konkret. "Kemenkes perlu turun tangan untuk menangani dampak karhutla terhadap munculnya penyakit ISPA yang sudah mencapai 165 ribu kasus," ujarnya kepada wartawan pada Minggu (30/8/2026).
Menurut Yahya, Kemenkes harus menetapkan protokol kesehatan ketat bagi warga Kalbar, termasuk kewajiban memakai masker. Ia bahkan menyarankan evakuasi warga ke lokasi yang lebih aman jika kondisi memburuk. Koordinasi antara Kemenkes dan Pemerintah Daerah Kalbar juga dinilai krusial. Ini mencakup penyediaan tenaga medis, fasilitas rumah sakit, bantuan masker, hingga pembentukan rumah oksigen untuk masyarakat terdampak.
Perlindungan khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Jika situasi karhutla dan ISPA terus memburuk, Yahya mendorong penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) agar penanganan bisa lebih cepat dan terintegrasi.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IX DPR RI berencana melakukan kunjungan lapangan ke wilayah terdampak karhutla di Kalimantan pada 4-5 September 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi di lapangan dan merumuskan rekomendasi bagi pemerintah.
Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar mengonfirmasi peningkatan drastis kasus ISPA. Kepala Dinkes Kalbar, dr. Erna Yulianti, mengungkapkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026, tercatat 165.727 kasus ISPA. Data ini dihimpun melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) yang berfungsi mendeteksi tren penyakit.
Erna menjelaskan, tren peningkatan ISPA mulai terlihat sejak minggu ke-21 atau akhir Mei 2026 dan terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Proporsi kasus mencapai sekitar 29 per 1.000 penduduk. Peningkatan aktivitas hotspot di Kalbar pada minggu ke-32 secara signifikan berkorelasi dengan lonjakan kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. "Artinya kunjungan masyarakat ke puskesmas lebih meningkat," kata Erna, seperti dilansir internationalmedia.co.id Kalimantan, Sabtu (29/8).