Jakarta – Internationalmedia.co.id – News – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan komitmen seriusnya dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Besok, sebuah delegasi tingkat tinggi yang melibatkan pimpinan dan anggota dewan, serta sejumlah menteri terkait, dijadwalkan bertolak ke NTT. Kunjungan ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan, berkoordinasi langsung, serta mendorong relokasi anggaran demi percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), menyampaikan dukacita mendalam atas musibah ini. "Kami sampaikan dukacita mendalam atas bencana gempa bumi di wilayah Provinsi NTT, sehingga para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan dapat ditangani segera," ujarnya. Ia menambahkan bahwa DPR telah mengirim perwakilan pertama pada 16 Agustus lalu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait langkah-langkah penanganan.
Dasco menjelaskan, delegasi kedua yang akan berangkat pada Rabu (19/8) ini akan lebih komprehensif. Mereka akan didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan beberapa menteri lain yang relevan. Fokus utama kunjungan ini adalah memberikan bantuan langsung kepada korban serta meninjau kebutuhan relokasi anggaran agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan secara optimal dan cepat.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang NTT pada Sabtu (16/8) lalu telah menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT hingga Senin (17/8) mencatat puluhan korban meninggal dunia.
Kepala BPBD NTT, Mahadin Sibarani, dalam laporannya yang diterima internationalmedia.co.id di Kupang, mengungkapkan bahwa sebanyak 7.968 unit rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari ringan hingga berat. Selain itu, 774 fasilitas umum dan infrastruktur juga dilaporkan rusak akibat guncangan dahsyat tersebut. Sibarani menegaskan bahwa angka-angka ini masih bersifat sementara dan kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan proses verifikasi lapangan yang sedang berlangsung.