Jakarta – Tujuh bulan pascabencana hidrometeorologi melanda, wilayah Sumatera kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam tinjauan langsung yang dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News, Suharyanto mengungkapkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai progres luar biasa, hampir rampung sepenuhnya.
Suharyanto memaparkan, seluruh provinsi terdampak di Sumatera kini telah terbebas dari status tanggap darurat. Hanya beberapa kabupaten/kota yang masih berada dalam fase transisi menuju pemulihan penuh. Pemerintah, melalui BNPB, terus menggenjot penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang terdampak.
Untuk mendukung percepatan pemulihan jangka panjang, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp 100,1 Triliun. Anggaran ini akan digelontorkan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cakupan perbaikan meliputi infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi lokal, serta penguatan mitigasi bencana dan restorasi lingkungan. Dana ini, menurut Suharyanto, akan memungkinkan kementerian terkait untuk segera memulai pekerjaan pemulihan yang lebih komprehensif.
Anggaran triliunan rupiah tersebut tidak termasuk dalam Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola BNPB. Sejak awal masa tanggap darurat hingga kini, BNPB telah mengelola sekitar Rp 4 Triliun dari DSP untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana di seluruh Indonesia. DSP ini dialokasikan untuk logistik, pembangunan huntara, huntap mandiri, Dana Tunggu Hunian (DTH), dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang, dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya.
"Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga," jelas Suharyanto.
Memasuki bulan ketujuh pascabencana, BNPB melaporkan penyelesaian pembangunan huntara di berbagai lokasi telah mencapai 99,9%. Suharyanto menambahkan, unit yang masih dalam proses pengerjaan adalah huntara bagi warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau berstatus penyewa. Total target pembangunan huntara sendiri mencapai lebih dari 20.000 unit.
Selain huntara, BNPB juga telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) mandiri atau insitu. Saat ini, lebih dari 900 unit rumah telah mulai dibangun, dengan target keseluruhan mencapai 39.000 unit huntap, baik mandiri maupun komunal.
Program pendukung lainnya, seperti dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang, telah disalurkan dalam tiga tahap di Aceh Tamiang dan dua tahap di Aceh Utara. "Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai permintaan kepala daerah yang terverifikasi," tegas Suharyanto. Sementara itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 1,8 juta per tiga bulan telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan akan berlanjut hingga enam bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya juga terus berjalan.
Suharyanto secara terbuka mengakui adanya kekurangan dan kelemahan dalam proses penanganan bencana. Namun, ia menekankan tekad kuat BNPB untuk terus memperbaiki diri dan berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat terdampak.