Teheran, Iran – Internationalmedia.co.id – News – Garda Revolusi Iran (IRGC), sayap ideologis militer Republik Islam, mengeluarkan peringatan keras. Mereka menegaskan bahwa setiap upaya unjuk rasa baru yang menentang pemerintah Teheran akan dihadapi dengan respons yang jauh lebih brutal dibandingkan penindakan keras yang menewaskan ribuan orang pada Januari lalu.
Melalui siaran televisi pemerintah, IRGC menuding "musuh jahat" berupaya kembali menanamkan ketakutan dan memicu kerusuhan di jalanan, setelah gagal mencapai tujuannya di "medan pertempuran". Mereka secara eksplisit menjanjikan "pukulan yang lebih keras daripada pada 8 Januari lalu" jika terjadi gejolak serupa.
Ancaman ini muncul hanya dua pekan setelah serangkaian gejolak geopolitik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya secara terang-terangan menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah "menciptakan kondisi bagi rakyat Iran untuk menjatuhkan" pemerintahan mereka. Seruan serupa juga digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mendesak rakyat Iran untuk bangkit menggulingkan rezim.
Gelombang protes di Iran bermula pada Desember tahun lalu, awalnya dipicu oleh tingginya biaya hidup. Namun, demonstrasi tersebut dengan cepat bermetamorfosis menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas. Puncaknya terjadi pada 8 Januari, sebuah insiden yang oleh pemerintah Iran dilabeli sebagai "kerusuhan" yang didalangi oleh "teroris" yang beroperasi atas nama Israel dan AS.
Banyak demonstran dilaporkan kehilangan nyawa selama gelombang protes tersebut, diduga kuat akibat penindakan brutal oleh aparat Teheran. Meskipun data resmi pemerintah Iran mencatat lebih dari 3.000 korban meninggal, yang sebagian besar diklaim sebagai personel pasukan keamanan atau warga sipil yang tidak terlibat, laporan dari berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) yang berbasis di luar negeri menyajikan gambaran berbeda. Mereka menuduh pasukan keamanan Iran sengaja menembaki para pengunjuk rasa. Human Rights Activists News Agency, sebuah lembaga yang berbasis di AS, bahkan melaporkan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 7.000 orang selama rentetan unjuk rasa antipemerintah di awal tahun ini.