Internationalmedia.co.id – News – Pakistan mengambil langkah-langkah darurat untuk menghadapi krisis energi yang semakin parah. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan kebijakan drastis, termasuk penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) untuk 50 persen pekerja pemerintah dan perpanjangan libur sekolah. Keputusan ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar global yang signifikan, dampak langsung dari konflik geopolitik di Timur Tengah.
Harga minyak mentah dunia kini telah melampaui angka 100 dolar AS per barel, sebuah level yang terakhir terlihat setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Pemicu terbaru kenaikan ini adalah serangan balasan yang dilancarkan Iran terhadap sejumlah negara penghasil minyak mentah di kawasan Teluk. Pakistan, sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari Teluk, merasakan dampaknya secara langsung. Pekan lalu, pemerintah Pakistan telah menaikkan harga bahan bakar di SPBU sekitar 20 persen, yang segera memicu antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar di seluruh negeri.
PM Sharif menggambarkan keputusan ini sebagai "sangat sulit". Ia menegaskan komitmennya untuk menghindari kenaikan harga lebih lanjut yang akan semakin membebani rakyat Pakistan, yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, ia menekankan bahwa tindakan ini mutlak diperlukan, bahkan memperingatkan bahwa "krisis energi adalah krisis baru" yang harus dihadapi dengan serius.
Dalam rapat kabinet pada Senin lalu, para menteri sepakat untuk mengimplementasikan serangkaian kebijakan guna mencegah situasi memburuk. Kantor-kantor pemerintah, kecuali bank, akan beralih ke sistem kerja empat hari seminggu, dengan separuh dari total staf diwajibkan bekerja dari rumah. Selain itu, libur sekolah juga diperpanjang, dan kegiatan belajar-mengajar akan beralih ke mode daring setelah dua minggu pertama.
Langkah-langkah penghematan lainnya juga disetujui. Tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas akan dipotong sebesar 50 persen selama dua bulan ke depan, dengan pengecualian untuk ambulans. Pemerintah juga memberlakukan pemotongan gaji bagi pegawai negeri, larangan pembelian peralatan baru, serta pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali untuk keperluan yang "mutlak diperlukan bagi kemajuan negara". Pertemuan daring akan diprioritaskan untuk meminimalkan biaya perjalanan.
Krisis energi ini tidak hanya melanda Pakistan. Negara-negara lain di Asia Selatan juga merasakan dampaknya. Pada Minggu lalu, Bangladesh, yang mengimpor 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya, meluncurkan kebijakan penjatahan bahan bakar. Kebijakan ini menyebabkan antrean panjang di SPBU dan memicu peningkatan ancaman keamanan akibat potensi kerusuhan. Bahkan, perayaan dengan pertunjukan lampu untuk kemerdekaan dan Ramadan terpaksa dibatalkan sebagai bagian dari upaya penghematan energi.