WH: Bangun Peradaban Baru di Era Teknologi Informasi

Wahidin Halim. (dok Humas Pemprov Banten)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyambut baik peluncuran aplikasi e-Perda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang berlangsung di Provinsi Banten. Dalam peluncuran ini, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat menjadi proyek percontohan reformasi regulasi dari Kemendagri. 

“Saat ini harus membangun peradaban baru, paradigma baru, di era teknologi informasi. Dengan sistem digital atau online, akan memberikan layanan cepat. Kita berharap semua layanan dikembangkan dalam suatu sistem digital ” ungkap Halim dalam Peluncuran Aplikasi e-Perda Kemendagri di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa, (30/3).

Menurut Wahdin, dengan sistem digital yang transparan dan akuntabel, masyarakat tahu dan bisa mengawasi kebijakan yang dibahas untuk mereka.

Hal senada juga diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar, yang  mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, aplikasi e-Perda sangat mendukung kinerja Pemerintah Daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diiring dengan 49 peraturan pelaksanaannya, banyak peraturan daerah yang harus menyesuaikan terhadap Undang-undang tersebut. 

Dikatakan Muktabar, sejak berdiri, Provinsi Banten telah memiliki 134 Peraturan Daerah. Terdapat 14 perda yang harus disesuaikan termasuk dua (2) Peraturan Gubernur yang harus disesuaikan dengan UU Cipta Kerja.

Dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan alasan pemilihan Provinsi Banten sebagai tempat Peluncuran Aplikasi e-Perda karena Gubernur Banten paling serius dalam pembenahan regulasi dan birokrasi. “Kenapa harus di Provinsi Banten. Take off upaya pembenahan regulasi dari Provinsi Banten,” ungkapnya.

Dijelaskan Akmal, dengan aplikasi e-Perda, proses penyusunan regulasi terbuka, transparan dan akuntabel. Aplikasi e-Perda juga akan lebih mengoptimalkan  alat kelengkapan di DPRD. 

“Melalui e-Perda, negara  hadir untuk memfasilitasi produk hukum daerah. Fasilitasi tidak membutuhkan waktu lama atau berbelit. Kita berharap Provinsi Banten menjadi lokomotif reformasi regulasi,” tuturnya.

Sebagai informasi, e-Perda merupakan terobosan yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai akselerasi dalam proses fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan terus dikembangkan untuk register, serta satu data produk hukum di Indonesia yang terintegrasi dalam e-Perda. Pemerintah Daerah tidak perlu lagi membuat e-Perda, karena tinggal mempergunakannya saja. Karena server dan lainnya yang menyediakan yaitu Kementerian Dalam Negeri. 

Layanan e-Perda diharapkan mampu mempercepat proses, efesiensi anggaran dan efektifitas. Dalam kondisis pandemi Covid-19 seperti saat ini, Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah memerlukan terobosan dalam proses pembentukannya. 

Prayan Purba

Prayan Purba

Tulis Komentar

WhatsApp