Warga Myanmar Kritik Konsensus ASEAN untuk Akhiri Konflik

YANGON(IM) – Warga di Myanmar pada Minggu (25/4)mengkritik kesepakatan antara kepala junta negara itu yakni Min Aung Hlaing, dengan para pemimpin Asia Tenggara dalam KTT ASEAN.
Kemarin para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN mengikuti jalannya ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) yang digelar di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Sabtu (24/4).
Pertemuan melalui ALM kali ini terselenggara atas undangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN.
Sebelumnya, Indonesia menginisiasi ALM ini untuk membahas dan mencapai kesepakatan serta solusi yang baik bagi rakyat Myanmar.
Namun hasil dari kesepakatan untuk mengakhiri krisis negara yang dilanda kekerasan itu, malah dikecam dan menyebut bahwa telah gagal memulihkan demokrasi, serta mereka meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas tewasnya ratusan warga sipil saat demo anti kudeta.
Meski tidak ada aksi protes secara langsung di kota-kota besar Myanmar, sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia.
Kendati ikut setuju untuk mengakhiri kekerasan di negara tersebut, akan tetapi tidak pula memberikan peta jalan tentang bagaimana hal ini akan terjadi.
Tetapi beberapa orang turun ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu. Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Reuters.
“Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer,” kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun.
“Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu,” tutur Mawchi Tun.
Namun, menurut pernyataan ketua ASEAN yakni Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, tercapai sebuah konsensus yang meliputi lima poin.
Diantaranya dengan mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Melalui lima poin kesepakatan itu, tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan ketua mengatakan pertemuan itu ‘mendengar seruan’ untuk pembebasan mereka.
Dalam hal ini, para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) telah menewaskan 748 jiwa.
Hal itu sejak gerakan aksi protes, yang dilakukan para warga sipil secara massal untuk menantang kudeta 1 Februari melawan pemerintah terpilih yakni Aung San Suu Kyi. Bahkan AAPP, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari 3.300 ditahan.
“Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun,” tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media domestik Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.
“Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis,” tuturnya.
Aaron Htwe, seorang pengguna Facebook juga menulis bahwa, siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa.
Militer telah mempertahankan kudeta tersebut, dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh partai Suu Kyi pada pemilihan November adalah penipuan, meskipun komisi pemilihan menolak keberatan tersebut.
Pertemuan ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, negara miskin yang bertetangga dengan Tiongkok, India, dan Thailand dan telah mengalami kekacauan sejak kudeta.
Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) paralel Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan.
Serta perwakilan kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus yang dicapai, akan tetapi mereka juga mengatakan junta militer Myanmar harus berpegang pada janjinya.
“Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami,” kata Dr. Sasa, juru bicara NUG.
Dalam KTT ASEAN itu selain Ketua Junta militer Myanmar, hadir pula para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan Menlu Laos, Thailand, dan Filipina.***

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp