JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta berwacana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) kepada pengguna sepeda motor. Wacana tersebut ditolak sejumlah pengendara motor.
Seorang pengemudi ojek online Bambang (34) mengatakan telah lama mengetahui wacana sejak Anis Baswedan masih menjadi Gubernur DKI. Dia tak setuju dengan wacana tersebut.
“Udah dari lama itu, sebelum ganti Gubernur juga sudah ada,” kata Bambang saat ditemui di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/1).
Bambang menyatakan tak setuju dengan rencana tersebut. Menurutnya, yang kerap menimbulkan macet di jalanan karena banyaknya mobil.
“Kalau buat motor kayaknya nggak setuju sih, soalnya kayaknya berat. Di jalan kan mobil yang bikin macet bukan motor, banyakan jalur motor dimasukin mobil, jadi motor nggak ada jalan,” kata Bambang.
Selain itu, lanjutnya, wacana tersebut juga akan sangat berdampak bagi para pengemudi dan pengguna ojek online. Sebab, mobilitas ojek online di jalan sangat tinggi.
“Misalkan lewat jalan yang kena ERP pasti rugi, dalam artian rugi misalkan orderan aja sepi, dapet gitu, potongan udah banyak, terimbas banget,” ungkapnya.
Sementara itu, pengguna jalan lainnya, Teddy (41), juga tak setuju dengan rencana sepeda motor jadi sasaran ERP. Sebab, lanjutnya, mobilitasnya sehari-hari melalui jalan yang akan diterapkan ERP.
“Anak mau sekolah di daerah Gajah Mada, gimana kita? Anak kita mau sekolah, masa tiap hari mau nganter mesti bayar. Mesti lewat jalur itu mau nggak mau, soalnya mau lewat mana lagi,” tutur Teddy saat ditemui di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Teddy juga mengatakan telah mengetahui wacana pemerintah itu. Menurutnya, wacana itu akan memberatkan pengguna motor.
“Keberatan sih sebenarnya. Sebagai rakyat yang belakangan yang susah sudah berat masa disuruh berbayar. Keberatan lah intinya,” ungkapnya.
Pengemudi motor lainnya, Juanda (70), mengaku baru mendengar terkait wacana tersebut. Kendati begitu, Juanda juga tidak setuju dengan rencana itu.
“Itu sih nggak setuju, soalnya kita rakyat kecil. Kalau katanya bayar, buat apa kita bayar pajak. Motor kan bayar pajak, kalau kita di sini bayar, ya kita nggak usah bayar pajak,” ujar Juanda saat ditemui di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus.
Menurutnya, jika pemerintah memang memikirkan rakyat, rencana tersebut semestinya tidak akan diterapkan.
“Kalau pemerintah mikirin rakyat, Jalan Merdeka Barat atau jalan protokol ini nggak usah bayar lah, kita bukan jalan tol kan,” kata Juanda. ***
