BOGOR- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, diagendakan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jerman pada 13-16 Maret 2023. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut mewakili delegasi pemerintah daerah untuk belajar pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), pembangunan berkelanjutan, dan layanan publik di Jerman.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hidayatullah, menyampaikan, agenda atasannya itu ke Jerman merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste.
“Pak Wali diundang sebagai Ketua Apeksi bersama kepala daerah lain dan rombongan BPSDM Kemendagri,” kata Hidayatullah di Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Dia menyampaikan, ada empat output program. Pertama, informasi tentang implementasi metode dan program pengembangan kompetensi aparatur yang telah diterapkan oleh Pemerintah Jerman.
Kedua, analisis efektivitas penerapan pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik di Pemerintah Jerman. Ketiga, bersinergi dalam meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
Keempat, kata Hidayatullah, rekomendasi program untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur. “Metode kegiatan kunker ke Jerman timur ini berupa desk study dan field study, mini workshop, action plan,” katanya.
Selain Bima, delegasi kepala daerah yang ikut adalah Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, Kepala BPSDM Provinsi DKI, Mochamad Miftahulloh Tamary, dan perwakilan Kemendagri. Hidayatullah menambahkan, rombongan akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan dan anggota legislatif Jerman serta beberapa narasumber lain. Termasuk, akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan tema pengembangan ASN dan layanan publik. ***
