International Media

Selasa, 4 Oktober 2022

Selasa, 4 Oktober 2022

Uni Eropa Ajukan Sanksi Baru pada Rusia

Bendera Uni Eropa

BRUSSELS– Diplomat tinggi Uni Eropa mengatakan lembaga eksekutif blok itu mengusulkan rancangan sanksi baru pada Rusia. Sanksi ini akan mengincar industri minyak dan perbankan Rusia.
Komisioner kebijakan Uni Eropa telah membahas sanksi terbaru pada Rusia ini. Mereka akan mengirimkan proposal ke 27 negara anggota.
“(Cabang eksekutif Uni Eropa) sedang mengerjakan sanksi paket ke-6 yang bertujuan untuk menghapus lebih banyak bank dari SWIFT, aktor-aktor penyebar informasi palsu dan menangani impor minyak,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell di Twitter.
SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication merupakan jaringan sistem pembayaran internasional. Sebuah sistem kirim pesan aman yang memfasilitasi pembayaran lintas batas dengan cepat, sehingga proses perdagangan internasional dapat berjalan lancar.
Negara-negara anggota Uni Eropa telah terlibat dalam penyusunan proposal. Tapi biasanya butuh waktu berhari-hari sampai mereka mendukung sebuah usulan.
Sanksi-sanksi hanya dapat ditegakan bila sudah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa. Slovakia dan Hungaria sudah mengungkapkan keberatan untuk menandatanganinya.
Duta-duta besar Uni Eropa dijadwalkan akan menggelar rapat Kamis (5/5)i. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tampaknya akan menjelaskan usulan sanksi terbaru di hadapan Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis.
SWIFT didirikan pada tahun 1970-an oleh ribuan institusi yang menggunakan sistem ini. Berbasis di Belgia, profit SWIFT pada tahun 2020 lalu sekitar 30 juta euro. Pada dasarnya sistem ini dikelola untuk melayani anggota-anggotanya.
Memutus akses bank-bank Rusia dari SWIFT akan membatasi akses negara ke pasar finansial dunia. Perusahaan dan individu Rusia akan sulit melakukan pembayaran atau menerima uang dari kegiatan ekspor-impor, meminjam atau berinvestasi ke luar negeri.
Sementara itu, presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (3/5) menandatangani dekrit yang memberlakukan tindakan pembalasan ekonomi. Dekrit ini sebagai tanggapan atas tindakan dari “negara-negara tidak bersahabat” yang menjatuhkan sanksi ke Moskow.
Dilansir Anadolu Agency, Rabu (4/5), menurut keputusan yang diterbitkan di situs website Kremlin, langkah-langkah tersebut diambil untuk melindungi kepentingan nasional Rusia. Karena tindakan tidak bersahabat dari Amerika Serikat (AS), dan negara-negara lain serta organisasi internasional bertujuan untuk membatasi atau merampas hak milik Federasi Rusia, warga, dan badan hukum Rusia secara ilegal.
Aturan baru tersebut melarang otoritas di semua tingkatan, serta organisasi dan individu di bawah yurisdiksi Rusia untuk melakukan transaksi keuangan dengan negara Barat. Termasuk membuat kontrak perdagangan luar negeri dengan badan hukum, individu dan perusahaan.
Keputusan tersebut juga melarang pemenuhan kewajiban kepada orang dan entitas di bawah sanksi, dan transaksi keuangan. Selain itu, melarang ekspor bahan mentah atau produk yang ditambang atau diproduksi di Rusia, jika pengguna akhir mereka adalah individu atau hak yang dikenai sanksi.
Putin menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan daftar individu dan entitas yang termasuk dalam tindakan baru dalam 10 hari ke depan. Termasuk menyelesaikan masalah teknis lainnya.
Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Federasi Rusia diberikan hak untuk menerapkan keputusan baru secara selektif.
Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari. Serangan ini membuat dunia internasional geram. Amerika Serikat dan negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia atas tindakannya terhadap Ukraina.
Menurut perkiraan PBB, setidaknya 3.193 warga sipil telah tewas dan 3.353 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan serangan. Sementara lebih dari 5,5 juta orang telah melarikan diri ke negara lain.***

Frans Gultom

Komentar