Tuntutan Jaksa terhadap Penyuap Juliari Batubara Dinilai Terlalu Rendah

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara saat jalani pemeriksaan di gedung KPK.

JAKARTA –  Tuntutan jaksa 4 tahun penjara terhadap kedua pengusaha penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dianggap telalu rendah.Kedua penyuap itu adalah bos PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja alias Ardian Maddanatja, dan Harry Van Sidabukke.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tuntutan yang dijatuhkan kepada Ardian dan Sidabukke sangat rendah.

“Sangat rendah, dan menciderai hati masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jabodebatek yang bansosnya dijadikan bancakan oleh komplotan Juliari,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Namun, Kurnia menyebut permasalahan utama dari rendahnya tuntutan itu sebenarnya berada pada pengaturan pemberi suap dalam UU Tipikor. Sebab, regulasi tersebut hanya memungkinkan pemberi suap dijatuhi pidana maksimal lima tahun penjara

“Padahal, dalam keadaan tertentu, misalnya seperti yang dilakukan oleh dua terdakwa ini, mereka sangat layak dijatuhi hukuman maksimal atau setidaknya di atas 10 tahun penjara,” jelasnya.

“Namun, di luar problematika regulasi, semestinya tuntutan penuntut umum dapat menjangkau pidana penjara maksimal pada Pasal 5 yakni lima tahun penjara. Selain itu, pengenaan denda juga tidak maksimal. Harusnya, dua pelaku suap itu dikenakan tuntutan denda sebesar Rp 250 juta, bukan cuma Rp 100 juta,” tambahnya.

ICW, lanjut Kurnia, sejak awal sudah tidak meyakini KPK akan berpihak pada masyarakat dengan menuntaskan penanganan korupsi bansos. Sebab, sejak fase penyidikan, ICW sudah menemukan ada banyak kejanggalan dalam kinerja penindakan KPK.

Misalnya, ICW mencotohkan KPK enggan untuk memanggil Herman Herry sebagai saksi. Padahal, terbukti, dari pengakuan salah seorang saksi, telah membeberkan informasi bahwa politisi PDIP itu mendapatkan kuota besar dari proyek pengadaan bansos ini. “Selanjutnya, dalam beberapa kali proses penggeledahan, KPK juga gagal menemukan barang bukti. Pada konteks ini, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak internal KPK yang membocorkan informasi atau memperlambat proses penggeledahan,” ungkapnya.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp