International Media

Minggu, 26 Juni 2022

Minggu, 26 Juni 2022

Total Aset Obligor dan Debitur BLBI yang Disita Negara Capai Rp22 Triliun

Satgas BLBI saat menyita sejumlah aset milik obligor duo Harjono di Bogor (foto dok Satgas BLBI).

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mencatat hingga Rabu 22 Juni 2022, Satgas BLBI telah menyita aset tanah maupun bangunan milik obligor maupun debitur seluas 22.334.833 m2. Dari tindakan itu, nominal yang terkumpul ditaksir mencapai Rp22.678.608.179.526.

“Total perolehan Satgas BLBI hingga hari ini adalah seluas 22.334.833 m2 dengan nilai Rp22.678.608.179.526,” kata Mahfud di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6).

Lebih jauh disampaikan, melalui proses pemanggilan dan penagihan kepada obligor atau debitur prioritas, Satgas BLBI telah berhasil membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara senilao Rp714.408.470.778.

Kemudian, kata dia, dari hasil penjualan lelang barang jaminan obligor, debitur serta aset properti eks BLBI, telah berhasil diperoleh PNBP senilai Rp36.021.330.000.

Terkini, Satgas BLBI kembali menyita aset milik PT Bogor Raya Development di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6). Aset tersebut terkait Obligor Bank Asia Pasific atas nama Setiawan Harjono dan Heryawan Harjono.

Mahfud memastikan, pihaknya tak akan berhenti mengembalikan keuangan negara sampai di sini. Sebab, sambung Mahfud, Satgas BLBI masih bertugas hingga Juni 2023 mendatang.

“Sekarang kita sita dan ini akan berlanjut. Kami diberi tugas masih cukup lama, tim kami baru bekerja persis 1 tahun, dari Juni ke Juni. Kita akan berakhir di tahun 2023. Oleh sebab itu yang lain silakan menyiapkan penyelesaian, tetapi tetap kita melakukan penyitaan,” jelasnya.

Adapun aset Duo Harjono yang disita meliputi lapangan golf dan dua unit hotel. Secara keseluruhan, aset tanah dan bangunan ini seluas 89,01 hektare, serta nilai aset yang disita hari ini nilai kurang lebih Rp2 triliun.

Satgas telah melakukan serangkaian upaya penagihan kepada Setiawan Harjono maupun Hendrawan Haryono. Kendati demikian, yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Mahfud juga meminta agar semua pihak terkait untuk tidak mengalihkan aset atau melakukan tindak pidana pencucian uang. Baik sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan.

“Jangan kucing-kucingan mengalihkan aset mencuci uang karena kami sudah memerihtahkan kepada PTATK dan komisi tindak pidana pencucian uang di mana saya memimpin di situ akan terus mengikuti. Apabila terjadi tindak pidana pencucian uang sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan kita tidak main-main, berat itu pencucian uang,” kata Mahfud tegas.***

Osmar Siahaan

Komentar

Baca juga