TNI Dukung Vaksin Nusantara jika Sudah Penuhi Syarat BPOM

Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad (Foto: Puspen TNI)

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI,Mayjen TNI Achmad Riad memastikan vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bukanlah program TNI. Namun, TNI akan tetap mendukung.

Dukungan diberikan dengan catatan bahwa vaksin tersebut telah memenuhi beberapa persyaratan yang disampaikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). TNI, sambungnya, sesuai dengan pemerintah akan mendukung bentuk inovasi termasuk dalam vaksin.

“Sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan, untuk penanggulangan Covid-19 maka TNI akan selalu mendukungnya,” ujarnya saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (19/4).

Setidaknya ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya.

“Selain itu, juga perlu pengurusan perizinan, kerja sama TNI dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Soal Efek Samping

Diryankes RSPAD Brigjen TNI Nyoto Widyoastoro menyebut semua orang yang divaksin pasti akan mengalami gejala. Hal itu dikarenakan, ada protein asing yang masuk ke dalam tubuh dari si penerima vaksin, termasuk Vaksin Nusantara.

Pernyataan itu disampaikan Nyoto Widyoastoro saat menjawab pertanyaan wartawan terkait uji klinik fase 1 Vaksin Nusantara, yang berakibat sebanyak 71,4 persen dari relawan mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD) grade 1 dan 2.

“Untuk gejala-gejala berkaitan dengan vaksin, tentu saja, karena dia protein asing, pasti disuntikkan mungkin akan menyebabkan gejala, akibat protein itu,” katanya.

Selain dari zat protein yang masuk, sambungnya, jarum suntik juga bisa menimbulkan efek tertentu. Bisa itu nyeri di bagian tubuh yang disuntik, atau bahkan demam.

“Dari suntikan sendiri juga akan berakibat, misalkan sakit barangkali. Gejalanya kan di antaranya bisa sakit, bisa kadang-kadang, kalau vaksin anak-anak kan kadang demam dan sebagainya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, gejala-gejala ringan terkait dengan proses penyuntikan vaksin tentunya bisa diatasi. Kemudian, hal itu pun akan dicatat untuk proses evaluasi ke depannya.

Nyoto memaparkan, hasil pencatatan tersebut tentunya akan dilaporkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku lembaga yang memiliki otoritas tertinggi.

“Dalam penelitian pasti itulah dicatat gejala-gejala efek samping itu, bahkan dicatat dengan baik, kemudian dilaporkan ke pemangku jabatan dalam hal ini BPOM dalam penelitian,” ucapnya.

Dia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak akan menutup-nutupi laporan gejala atau efek yang ditimbulkan oleh Vaksin Nusantara. Menurutnya, hasil akhir tetap tetap melihat dari keputusan yang dikeluarkan BPOM.

“Semua gejala-gejala tidak ada ditutupi atau tidak dilaporkan. Jadi semua gejala yang ada akan dilaporkan. Nanti tentu saja yang akan menilai adalah BPOM. Apa gejala ini bisa layak dan sebagainya dalam vaksin ya, tetapi itu hal yang biasa barangkali,” tuturnya. Kontroversi mengenai vaksin Nusantara menyeruak ke publik setelah uji klinik fase kedua vaksin garapan eks Menkes Terawan Agus Putranto tetap dilanjutkan meskipun belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp