PENAJAM PASER UTARA- Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara rencananya akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara itu, ternyata telah menjadi magnet bagi para pendatang dari berbagai daerah, hingga mengakibatkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk di sekitar kawasan IKN.
Lonjakan jumlah penduduk tertinggi di sekitar kawasan IKN, dialami oleh Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Salah satunya, seperti yang terjadi di RT 10 Desa Bumi Harapan, yang berbatasan langsung dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN.
Di sana, per 1 Januari 2023 lalu, tercatat sudah ada penambahan sekitar 181 orang, yang merupakan para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.
Mereka, sengaja datang ke Desa Bumi Harapan, lantaran ingin mengadu nasib sebagai pekerja bangunan di sejumlah proyek pembangunan IKN.
Para pendatang itu pun menempati permukiman warga di sekitar Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, dengan menumpang kartu keluarga milik masyarakat setempat.
Ketua RT-10 Desa Bumi Harapan, Siti Juhariati mengatakan, per tanggal 1 Januari 2023, tercatat terjadi lonjakan jumlah penduduk di wilayahnya, dari yang semula hanya 46 kepala keluarga, kini bertambah menjadi 86 kepala keluarga.
Sedangkan jumlah jiwa pun juga ikut bertambah, dari yang semula hanya 100-an jiwa, kini bertambah menjadi 281 jiwa.
“Kalau sekarang di RT saya ada sekitar 86 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa yang mencapai 281 orang. Mereka memang mayoritas adalah pendatang yang ingin bekerja di proyek pembangunan IKN, jadi mereka banyak yang menumpang KK dengan masyarakat sini,” kata Siti saat ditemui di rumahnya, Minggu pagi (12/2).
Menurutnya, penambahan jumlah penduduk di wilayahnya itu, mulai terjadi sejak tahun 2022 lalu. Jumlah itu merupakan data yang diperoleh saat para pendatang itu melapor ke ketua RT setempat.
Ia pun menduga jumlah pendatang yang tinggal dan menempati permukiman warga di wilayahnya sebenarnya lebih dari 281 orang, karena masih banyak pendatang yang enggan melapor ke ketua RT setempat.
“Iya kan jumlah itu dari mereka yang lapor ke kami, tapi sebenarnya kan mungkin masih banyak lagi, tapi mereka mungkin enggan lapor ke RT,” imbuhnya.
Menyikapi mulai banyaknya para pendatang yang ingin mengadu nasib di IKN, pemerintah daerah setempat pun telah mengirimkan surat ke seluruh perusahaan konstruksi, yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN.
Dalam surat itu, pemerintah daerah meminta agar pihak perusahaan mengirimkan data berupa nama, nomor induk kependudukan, serta alamat setiap pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN.
Sementara Camat Sepaku, Waluyo mengatakan permintaan dari pemerintah daerah untuk meminta data para pekerja itu, ternyata belum direspon oleh pihak perusahaan.
Bahkan, baru ada 2 perusahaan yang telah memenuhi permintaan pemerintah daerah itu.
“Sejak awal, kami sudah berkirim surat ke seluruh perusahaan yang terlibat dalam pembangunan IKN. Dalam surat itu, kami meminta agar perusahaan mengirimkan data para pekerja, yang termasuk NIK dan alamat mereka, sehingga kami tahu berapa jumlah para pendatang yang sekarang menempati wilayah kami,” kata Waluyo. Menurutnya, permintaan itu bertujuan untuk memastikan kuota pekerja lokal di kawasan IKN telah terpenuhi. ***
