International Media

Senin, 3 Oktober 2022

Senin, 3 Oktober 2022

Terbukti Korupsi Lahan Pemda, Eks Bupati Kupang Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kupang (ist).

JAKARTA (IM) – Bupati Kupang 1999-2009, Ibrahim Agustinus Medah (74) dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang. Ibrahim terbukti mengalihkan aset negara berupa tanah dan bangunan eks Gedung Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kupang. “Menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara,” demikian siaran pers PN Kupang yang diterima wartawan, Selasa (12/4).

Selain pidana penjara, Agustinus Medah dihukum membayar denda Rp 500 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

“Serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 8 miliar dengan ketentuan satu bulan setelah putusan inkrah, Terdakwa tidak bersedia membayar, harta bendanya akan disita. Jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 tahun,” ujarnya.

Putusan itu ketok oleh ketua majelis Derman P. Nababan dengan anggota Y Teddy Windiartono dan Lizbeth Adelina (Hakim Ad Hac. Majelis juga menyatakan satu bidang tanah seluas 1.358 meter persegi, SHM No.1608 an. Ibrahim Agustinus Medah yang telah beralih ke Sakai Johanis Sonny, beserta sebuah bangunan di atasnya seluas 210 meter persegi terletak di Jalan Ahmad Yani, Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, dikembalikan kepada Pemkab Kupang.


Di persidangan terbukti bila kasus bermula saat Tim KPK melakukan suvervisi atas aset Pemkab Kupang bulan Februari 2021 lalu. Saat dilakukan uji petik, ditemukan tanah aset Pemda dalam Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 5 di Jalan Ahmad Yani, Kota Lama, Kota Kupang dikuasai oleh Yohanes Sonny.

“Setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kupang, ternyata aset yang dulunya digunakan sebagai gedung RPD tersebut dijual Agustinus Medah dengan harga Rp 8 miliar,” urai majelis.

Setelah tidak menjabat sebagai Bupati, pada 2016 silam saat Agustinus Medah duduk di Senayan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan permohonan balik nama ke kantor Pertanahanan. Berbagai upaya dilakukan sehingga terbitlah SHM No 1608 atas namanya dan menjualnya kepada Saksi Yohanes Sonny.

“Keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Kupang periode 1999-2004, periode 2004-2009 dan Anggota Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI tahun 2014-2019 mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan contoh yang tidak baik dalam pengelolaan aset negara kepada masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan, Terdakwa sudah berusia lanjut (74 tahun),” beber majelis hakim saat menyampaikan pertimbangannya.

Osmar Siahaan

Komentar

Baca juga