Tak Penuhi Panggilan Kemandagri, Ini Alasan Petugas Damkar Depok

Sandi menenteng poster protes adanya dugaan praktik korupsi di tempatnya kerja.

KOTA DEPOK – Pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar-butar mengungkapkan alasan dirinya tak menghadiri panggilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis 16 April 2021.

Petugas Damkar Depok itu menyebut bahwa alasan dirinya tak hadir karena surat yang diterima dari Kemendagri hanya berselang setengah jam.

Sandi menjelaskan, surat panggilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor X.005/073/IJ meminta Sandi hadir pada pukul 09.00 WIB. Sementara surat baru diterimanya pukul 08.30 WIB.

“Dari kantor pusat Mako Kembang ngasihnya pukul 08.30 WIB,” kata Sandi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (16/4).

Sandi dipanggil Kemendagri karena mencoba membongkar dugaan korupsi pengadaan sepatu dan insentif dana Covid-19.

Dia menduga, pihak Mako Kembangan sengaja memperlambat penyerahan surat tersebut. Sebab, pihak Kemendagri telah menyerahkan surat tersebut sejak hari Rabu 14 April 2021.

“Padahal orang Kemendagri ngasihnya udah dari hari Rabu. Iya (dugaan pelambatan surat),” jelasnya.

Dia menyebut telah menghubungi pihak Kemendagri untuk dimintai penjadwalan ulang. Meski begitu, Sandi tidak meneyebutkan kapan dia akan kembali menjalani pemeriksaan.

“Belum tahu,” pungkasnya.

Sepatu sebagai Bukti

Sandi sebelumnya menyerahkan sepatu kerjanya kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari), Depok. Sepatu itu sebagai alat bukti bahwa adanya dugaan penyelewengan anggaran dana fasilitas sepatu Damkar Depok.

“Saya kasih ke Kejaksaan bang,” kata Sandi.

Dia menjelaskan, penyerahan sepatu tersebut dilakukan sebagai alat bukti adanya dugaan pemotongan anggaran dana fasilitas sepatu tersebut.

“Penyerahan (sebagai) barang bukti,” jelasnya.

Sepatu dari harga yang dianggarkan dengan yang dikasihkan ke petugas diduga harganya jauh berbeda. Hasilnya, kualitas sepatu yang diberikan tidak memenuhi spesifikasi. Salah satunya tidak ada besi pelindung di bagian depan dan bawah sepatu.

Dia menjelaskan, pagu anggaran setiap pasang sepatu mencapai Rp850 ribu. Namun kenyataannya, Sandi melihat sepatu yang diberikan kepada petugas di lapangan hanya berkisar di angka Rp400 ribu atau setengah dari pagu yang ditetapkan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok tengah mengusut kasus dugaan dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, Jawa Barat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto kepada MNC Portal Indonesia menyebut, pengusutan kasus korupsi pengadaan sepatu tersebut dilakukan setelah adanya pemberitaan media. “Bahwa terkait pengadaan sepatu di Damkar Kota Depok, Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pengumpulan data dan informasi sekitar akhir bulan Maret 2021,” kata Herlangga melalui pesan singkat, Rabu 14 April 2021.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp