JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa APBN 2023 akan terus membangun fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Mandiri Investment Forum 2023 yang diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta pada Rabu (1/2).
Pertama dengan memastikan bahwa pengeluaran dan seluruh fiskal akan mendukung kualitas pertumbuhan. Menkeu menjelaskan, kualitas pertumbuhan ini akan diukur dengan indeks kualitas manusia. Oleh karena itu pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial akan tetap menjadi yang terbesar.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja pendidikan kita akan mencapai di atas Rp600 triliun, yaitu Rp612 triliun. Ketika saya pertama kali diangkat sebagai Menkeu pada tahun 2005-2006, total anggaran Indonesia tidak lebih dari Rp550 triliun. Itu total anggarannya. Saat ini total belanja pendidikan akan lebih besar dari Rp600 triliun,” kata Sri Mulyani, dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu (1/2).
Menurutnya, hal ini untuk memberi gambaran besarnya dan alokasi yang terus didedikasikan Pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini belanja tidak hanya akan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga perhatian diberikan melalui belanja pemerintah daerah yang secara langsung meningkatkan kualitas manajemen sekolah hingga pengajaran dan juga memberikan dukungan dengan cara yang jauh lebih fleksibel dan inovatif.
Yang kedua melalui belanja kesehatan. Total anggaran kesehatan yang direncanakan pada APBN 2023 sebesar Rp178,7 triliun. Oleh karena pandemi Covid-19 sudah relatif dapat dikelola, kini Pemerintah berfokus pada pengeluaran kesehatan yang tidak terkait covid.
“Stunting sangat penting, tetapi pencegahan dan kuratif masalah kesehatan lainnya juga sama pentingnya. Dalam pencegahan artinya kita harus memperkuat sistem kesehatan hingga ke puskesmas dan posyandu, yang kemudian dikaitkan dengan kembalinya stunting pada anak di bawah lima tahun atau bahkan bayi yang dikandung oleh ibu, yaitu juga sangat penting,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga masih terus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk perlindungan sosial. Hal ini terutama terkait dengan ketidakpastian harga pangan dan energi serta terus memperkuat belanja sosial, baik untuk bantuan tunai bagi yang paling membutuhkan maupun untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam hal ini, anggaran pada tahun 2023 disiapkan sebesar Rp476 triliun.
Sementara itu, Pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun, anggaran ketahanan energi sebesar RP341,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp316,9 triliun. Semuanya untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.***
