JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak para banker untuk bersama menjaga resiliensi perekonomian Indonesia Tahun 2023. Jika Menkeu menjaga perekonomian melalui APBN, Bank diharapkan mampu menjaga ekonomi di bidang sektor keuangan, mengingat peranannya di sektor ini sangat dominan.
“Naik turun, sehat tidak sehat ekonomi kita, sangat bergantung kepada perbankan hari ini 2023. Jadi kalau saya juga menjaga APBN, tolong jaga bank anda secara baik-baik,” kata Sri Mulyani dalam CEO Banking Forum di Jakarta, dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (9/1).
Memasuki awal tahun 2023, Sri Mulyani berharap bankers dapat mengambil banyak pelajaran dari situasi yang dihadapi di tahun sebelumnya. Hal ini seperti disrupsi kenaikan harga komoditas, inflasi, kenaikan suku bunga, dan meningkatnya cost of fund akibat kondisi geopolitik Rusia-Ukraina.
Selain itu, ia juga menyampaikan prediksi dari IMF mengenai pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun di tahun 2023 yakni hanya 2,7%. Prediksi ini menjadi kewaspadaan keadaan dunia yang kurang menggembirakan dengan adanya kemungkinan inflasi dan resesi, juga masalah debt sustainability di berbagai negara. “Saya berharap anda bukan orang yang kedandapan menghadapi 2023. Jadi saya juga berharap anda thinking ahead,” ujar Sri Mulyani.
Dengan keadaan ekonomi dunia yang memang dalam situasi yang sulit, kondisi geopolitik juga mudah berubah, dan adanya perubahan lingkungan, perubahan iklim, dan digital ekonomi, ia meminta kewaspadaan dapat disikapi tanpa paranoid dan pesimis. Optimisme tetap dapat terbangun dengan bekal 2022 yang telah ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. “Jangan salah arah, jangan salah kompas, jangan salah bersauh,” tegasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyebut inflasi masih menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai volatile food atau bahan makanan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kinerja positif APBN 2022 yang telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
“Jangan lupa bahwa APBN 2022 mengeluarkan lebih dari Rp550 triliun untuk subsidi BBM, elpiji dan listrik. Ini menyebabkan kenapa harga administered yang di atur pemerintah nggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika atau negara lain yang BBM nya naiknya luar biasa selama tahun 2022,” kata Sri Mulyani.
Selain inflasi, defisit juga cukup menarik perhatian. Sri Mulyani menyebut, defisit tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang masih sangat kuat dan terus berlanjut di 2023.
“Tahun 2022 defisit kita menurun sangat drastis ke 2,38 persen, itu merupakan penurunan sangat besar. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah reformasi yang telah dilakukan juga merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional. Menkeu menyebut, salah satunya adalah berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.
“Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. Covidnya dikerjakan atau dikelola dan di manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN nya menjadi lebih sehat,” kata Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, memasuki tahun pemilu 2023, ia juga menyatakan optimis akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dikarenakan aktivitas dari seluruh partai politik. “Pasti ini akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Menurut saya sih akan positif,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk menghadapi tahun 2023, Sri Mulyani menegaskan tetap optimis dan penuh harapan namun tetap waspada. Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.
“Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita gak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita,” tukasnya.***
