JAKARTA- Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, restorasi kawasan pesisir harus menjadi solusi penanganan banjir rob di Jakarta Utara.
Dia berpandangan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan upaya tersebut guna mengatasi rob, abrasi pantai, intrusi air laut, dan tsunami. Bahkan, restorasi kawasan pesisir juga dianggap dapat mengantisipasi ancaman tenggelamnya Ibu Kota.
“Pompa sebanyak apa pun tidak akan mampu menguras air banjir rob. Apalagi bila terjadi hujan lebat dan banjir besar di Jakarta,” kata Nirwono saat dihubungi, Rabu (28/12).
Tanggul laut raksasa atau giant sea wall, lanjut dia, juga tak akan mampu mencegah banjir rob di pesisir Jakarta. Untuk mengatasi banjir rob, Pemprov DKI Jakarta harus membebaskan lahan 500 meter dari pantai ke daratan. Lahan ini perlu bebas dari bangunan dan permukiman.
“Keberadaan tanggul raksasa pun tidak akan mampu mencegah banjir, keberadaan tanggul dan pompa hanya bersifat sementara dalam mengatasi banjir rob,” ucap Nirwono.
Pemprov DKI juga harus merelokasi permukiman warga ke rusunawa terdekat. Reforestasi hutan mangrove sebagai benteng alami yang ramah lingkungan, dapat dijadikan solusi dibandingkan pembangunan tanggul beton. Pasalnya, pembangunan tanggul laut raksasa menelan biaya yang tidak sedikit. Ada pemeliharaan dan peninggian tanggul, sesuai kenaikan air laut, yang harus dilakukan.
“Hutan mangrove semakin lebar semakin baik untuk meredam banjir rob, mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan meredam tsunami,” imbuh Nirwono.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta demi mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. Jokowi mengatakan, siapa pun yang memimpin Jakarta harus menuntaskan proyek tersebut karena sudah tertuang di dalam masterplan atau rencana induk pemerintah.
Banjir di Jakarta itu, siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta,” kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Ciawi, Jumat (23/12).
Selain normalisasi 13 sungai, Jokowi juga mengingatkan soal manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta serta pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang harus dituntaskan. “Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan,” tutur Jokowi.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa masih terus berproses hingga saat ini. Pembangunan tanggul ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Secara keseluruhan, panjang tanggul yang belum dibangun yakni 22,5 kilometer. “Mengenai tanggul, saya sudah sampaikan ada 22,5 kilometer (yang belum terbangun),” ujar Heru di Jakarta Timur, Selasa (27/12). Kemudian, Heru mengakui Pemprov DKI baru membangun tanggul sepanjang 0,5 kilometer dan tambahan 1,59 kilometer pada tahun ini. Dengan demikian, hingga 2022, Pemprov DKI telah membangun tanggul sepanjang 2,09 kilometer. ***
