Sidang Paripurna Ternyata Hanya Dihadiri 288 dari 575 Anggota DPR

Ilustrasi

JAKARTA – Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021, Jumat (9/4), hanya dihadiri 288 dari 575 anggota DPR.

Rapat tersebut sedianya digelar pukul 09.00 WIB. Namun, akhirnya rapat baru bisa dibuka sekitar pukul 09.42 WIB.

Rapat langsung dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan menyampaikan daftar absensi rapat yang telah dikumpulkan oleh pihak sekretariat jenderal (Setjen) DPR RI.

“Berdasarkan catatan sekretariat 232 virtual dan 56 fisik yang dihadiri seluruh fraksi di DPR RI. Dengan demikian telah tercapai kuorum. Perkenankan kami membuka rapat Paripurna Ke-16 masa sidang 2020-2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Dasco saat memimpin rapat tersebut.

Jika ditotalkan anggota yang hadir secara virtual dan fisik maka jumlahnya sebanyak 288 anggota dewan. Sementara, jumlah keseluruhan anggota DPR periode 2019-2024 yang tercatat sebanyak 575 orang. Artinya, hampir setengah dari jumlah keseluruham anggota dewan tak hadir alias absen dalam rapat paripurna tersebut.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 akan membahas sejumlah agenda, diantaranya;

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States).

2. Laporan Komisi XI DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan BPK dan Menteri Keuangan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

4. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

5. Laporan BURT DPR RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2022, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

6. Persetujuan Fraksi-Fraksi terhadap Pertimbangan Penggabungan dan Pembentukan Kementerian. 7. Pidato Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp