Setoran Pajak Capai Rp146 T per Februari

Sri Mulyani (foto ist)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  mengatakan, pemerintah mengantongi setoran pajak sebesar Rp146,1 triliun hingga akhir Februari 2021. Angka  itu sebesar 11,9% dari target Rp1.229,6 triliun.

“Penerimaan pajak kita mencapai Rp146 triliun dibandingkan tahun lalu Rp153,6 triliun atau kontraksi 4,8%,” kata Sri Mulyani dalam video conference tentang APBN KiTa edisi Maret 2021, Selasa (23/3).

Jika dirinci, penerimaan pajak terdiri dari PPh migas sebesar Rp5,1 triliun dan pajak nonmigas sebesar Rp141,0 triliun. Adapun pajak non migas itu terdiri dari PPh non migas sebesar Rp80,2 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp59,1 triliun, PBB sebesar Rp0,2 triliun atau Rp200 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp1,5 triliun.

Hingga akhir Februari 2021, pendapatan negara mencapai Rp219,2 triliun yang terdiri dari pajak Rp146,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp35,6 triliun, PNBP sebesar Rp37,3 triliun, dan hibah sebesar Rp0,1 triliun atau Rp100 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan, khusus untuk kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp35,6 triliun ini sudah mencapai 16,6% dari target Rp215,0 triliun atau tumbuh 42,1% jika dibandingkan dengan realisasi yang sama pada periode sebelumnya yaitu sebesar Rp25,1 triliun.

Dari penerimaan yang mencapai Rp35,6 triliun paling banyak kontribusinya dari cukai yaitu mencapai Rp28,3 triliun, disusul oleh bea masuk yang mencapai Rp5,0 triliun, dan bea keluar sebesar Rp2,4 triliun.

Dengan begitu, penerimaan sektor perpajakan atau gabungan antara pajak dengan kepabeanan dan cukai mencapai Rp181,8 triliun atau 12,6% dari target Rp1.444,5 triliun di tahun 2021. Angka realisasi ini naik 1,7% dibandingkan periode yang sebelumnya sebesar Rp178,6 triliun.

Sri Mulyani juga menyebutkan tentang belanja negara. Hingga Februari 2021 belanja negara sudah mencapai Rp282,7 triliun,  meningkat 1,2% dibandingkan periode yang sama di 2020 sebesar Rp279,4 triliun.

Jumlah belanja negara itu sudah mencapai 10,3% dari target belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun.

Dari belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp179,7 triliun, yang berarti  naik 11,1% dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp161,7 triliun. “Dari situ belanja kementerian dan lembaga tumbuh cukup tinggi 15,8% atau Rp97 triliun dibandingkan tahun lalu Rp83,8 triliun,” terangnya.

 Dari belanja kementerian dan lembaga itu dijabarkan lagi terdiri dari belanja pegawai yang ternyata turun 0,8% dari Rp29,4 triliun menjadi Rp29,2 triliun. “Ini bagus karena memang dilakukan pengendalian dari belanja pegawai untuk ASN, TNI dan Polri,” urainya.

Sementara dari sisi belanja barang dan belanja modal terjadi akselerasi yang cukup signifikan. Belanja barang tercatat naik 13,5% dari Rp16 triliun menjadi Rp18,2 triliun. Belanja modal yang meningkat sangat tinggi yakni 253% dari Rp6,5 triliun di Februari 2020 menjadi Rp22,8 triliun di Februari 2021.

“Ini selain akselerasi dari procurement juga berbagai belanja modal yang waktu itu dilakukan refocusing untuk dilakukan perpanjangan, di-multiyear-kan dan sekarang masuk di 2021,” tuturnya.  ***

Vitus Dotohendro Pangul

Vitus Dotohendro Pangul

Tulis Komentar

WhatsApp