International Media

Jumat, 30 September 2022

Jumat, 30 September 2022

Seriuskah Pemerintah dengan EBT?

JAKARTA—Prihatin dengan cuaca ekstrim pada beberapa dekade terakhir, Akademia Noto Negoro (ANN) menggelar webinar tentang energi dan perubahan iklim dunia. Cuaca ekstrim yang memicu kebakaran hutan Amerika-Eropa serta banjir di Pakistan-China dan naiknya permukaan air laut di berbagai tempat di dunia akhir-akhir ini membutuhkan penanganan yang segera, jika kita tidak ingin terlambat menjaga keselamatan bumi. Nara sumber pertama, ahli energi UGM Rachmawan Budiarto, mengingatkan bahwa sebelum industrialisasi pada abad 18, kondisi bumi baik-baik saja. Tapi industrialisasi menjadikan kita membakar energi fosil (batubara dan minyak) yang luar biasa banyaknya, yang mengakibatkan suhu bumi meningkat dari waktu ke waktu.

Upaya untuk mengerem penggunaan energi fosil itu sudah dimulai sejak 1980an, dan greget semakin kuat sejak Perjanjian Paris 2015. Sejumlah 195 negara bersepakat untuk mengurangi penggunaan energi fosil, menggantinya dengan energi baru-terbarukan (EBT) seperti air, angin dan surya. Harapannya pada tahun 2030 polusi udara menurun hingga 55%. Beberapa negara telah melakukan langkah-langkah ke arah sana, bahkan lama sebelum 2015. Rachmawan mencontohkan Jerman, yang meskipun pendapatan nasionalnya dari 1990 hingga 2020 meningkat 150%, penggunaan energi fosilnya menurun 65%. Artinya mereka telah beralih ke EBT.

Namun contoh baik itu belum mampu dilakukan oleh semua negara. Bahkan Amerika Serika malah membelot dari perjanjian itu pada tahun 2020 di masa Presiden Trump, demi egoisme-nasionalnya untuk mengatasi kelesuan ekonomi setempat. Indonesia sendiri tampaknya belum optimal dalam upaya ikut melindungi bumi dari ancaman perubahan iklim ini. Sekalipun target seperti penggantian kendaraan BBM dengan kendaraan listrik –juga pergeseran ke kompor listrik–  telah dicanangkan, langkah-langkah pemerintah terlihat belum optimal. Ahli kebijakan lingkungan dari UNDIP, Hartuti Purnaweni, selaku narasumber kedua mengatakan, tampaknya BBM, gas dan batubara masih lebih menarik bagi elit politik dan bisnis kita. Mereka masih ingin menangguk keuntungan dari penggunaan energi ini dalam beberapa masa ke depan.

Beberapa proyek EBT ditemui Hartuti di berbagai daerah dalam kondisi mangkrak. Memang ini tidak semata kesalahan pemerintah, melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pemanfaatan instalasi EBT. Namun pemerintahlah yang paling bertanggungjawab. Pemerintah harusnya menyiapkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan merawat instalasi itu. Pemerintah tidak boleh hanya membangun instalasi dan meninggalkannya, untuk kemudian dalam beberapa bulan saja telah rusak. Jika begini caranya, maka dana negara hilang percuma terhambur-hamburkan.

Baik Hartuti maupun Rachmawan menekankan perlunya penyiapan ekosistem yang baik dalam persoalan energi ini, mulai dari hulu hingga hilir.

Selain kesiapan SDM, rantai pasok perlu juga dikelola dengan baik. Tata-kelola yang baik akan memungkinkan masyarakat tidak saja menjadi pemakai atau penerima manfaat dari instalasi EBT tapi juga bisa menjual produksi energi itu kepada masyarakat lain. Jadi masyarakat menjadi “prosumen” energi –konsumen sekaligus produsen. Hartuti mencontohkan beberapa rumahtangga di Australia yang memasang panel surya di atap rumahnya untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada pemerintah.

Untuk menciptakan tata-kelola energi yang baik (yang tidak polutif), Rachmawan mendesak pemerintah untuk memiliki motivasi dan mindset yang kuat. Dan dia optimis bahwa pemerintah akan melakukannya. Pertamina, sebagaimana beberapa perusahaan minyak dunia, sekarang sudah mulai menggarap proyek EBT.

Pemerintah mungkin seudah menyadari, bahwa negara yang tak menguasai sistem energi akan menjadi negara yang lemah.

 Webinar ANN yang diselenggarakan tak lama setelah kenaikan harga BBM ini menarik minat 60an peserta, dimoderatori oleh Haryono (Poltekes Jogja). Di antara peserta yang aktif adalah Suprapti Widasih (STIAMI), Raina Dwi Miswara (ANN), Budiman Widodo (UNSA), Hanif Nurcholis (UT) dan Yakob Noho Nani (UNG). Raina menyatakan bahwa selama dua tahun masa pandemi kita telah menghemat penggunaan BBM untuk kendaraan. Mestinya ini dapat dipertahankan terus. Budiman menyoroti penataan lingkungan pada umumnya, di mana pemerintah seringkali mengingkari rencana pengelolaan yang telah dibuatnya.

Soal tata-kelola ini juga disoroti oleh Yakob, termasuk persoalan koordinasi antar instansi pemerintah. Sementara Hanif menekankan bahwa, melihat masa lalu, perburuan dan perebutan energi telah menjadi salah satu pendorong terjadi kolonialisme dan juga peperangan.

Menanggapi hal ini, Rachmawan mengatakan, bahwa memang perubahan sumber energi dari bahan bakan fosil ke EBT akan mengubah geopolitik dunia. Indonesia akan menjadi negara strategis, karena memiliki SDA yang dibutuhkan untuk pembuatan baterei bagi kendaraan listrik yang saat sudah mulai banyak diproduksi oleh perusahan otomotif besar.

Ketua ANN Samodra Wibawa (UGM) seusai webinar menegaskan, bahwa sistem tata-kelola, governance atau manajemen yang sempurna di bidang energi dan lingkungan pada umumnya harus serius diupayakan oleh pemerintah. Kita harus terlibat aktif dalam menjaga kelestarian bumi, karena belum ada planet lain di alam semesta ini yang bisa dihuni manusia.

Aktivis dan berbagai ormas perlu lebih galak mendorong dan mengawasi pemerintah dalam melaksanaan tanggungjawabnya selaku khalifah penjaga alam. Transisi atau transformasi dari enegi fosil ke EBT perlu dikawal dengan sebaik-baiknya, termasuk oleh para akademisi, agar tidak terjadi gejolak sosial-politik yang terkadang mahal biayanya.

Samodra juga mengajak agar kita dalam skala kecil rumah tangga dan kampung melakukan tindakan yang ramah lingkungan, seperti hemat energi dan air serta mengurangi dan mendaur-ulang sampah. ***

Sukris Priatmo

Komentar

Baca juga