JAKARTA – Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1). Mereka menuntut kejelasan status.
Ribuan orang yang kebanyakan berseragam khaki tersebut sudah berada di depan Gedung DPR dan mulai berorasi.
Massa tampak memenuhi akses jalan dari arah pertigaan Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto (depan Senayan Park) hingga ke arah Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Pejompongan.
Ratusan bus besar yang mengangkut perangkat desa tersebut diparkir di dalam dan sekitar area Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan di Jalan Gerbang Pemuda.
Salah satu perangkat desa dari Bantar Kaung Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Imam (56), mengungkapkan dirinya sudah berangkat dari Brebes sejak magrib kemarin.
“Kita tiba di Jakarta sejak jam 5 pagi dan kemudian bergerak menuju ke gedung DPR dan melakukan aksi sejak jam 8 pagi,” kata Imam, Rabu (25/1).
Massa aksi yang berasal dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa untuk menuntut kejelasan status perangkat daerah.
“Kita ini seperti dibuat tidak jelas statusnya, ASN bukan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga bukan. Makanya kita melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut kejelasan,” ucap Imam.
Sementara itu, perangkat desa Warung Asem, Kabupaten Batang, Udin (45) menyebutkan, dirinya bersama ratusan perangkat desa lainnya sudah berangkat sejak pukul 19.00 WIB.
“Ada 18 bus berangkat. Kalau untuk biaya bus dan makan-makan semua ada panitia nya, dan biayanya kita patungan,” kata Udin.
Ia mengaku banyak para perangkat desa yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun saat ini tidak jelas statusnya.
“Apalagi batas usia perangkat desa itu maksimal 60 tahun, setelahnya putus tugas. Tidak dapat apa-apa seperti tunjangan uang pensiun dan hak-hak seperti yang didapatkan para pegawai negeri sipil,” ujar Udin.
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Moh Tahril, mengatakan, 70 perwakilan PPDI akan menyampaikan tuntutannya ke Komisi II DPR RI.
“Ya jadi kami diminta perwakilan 70 orang untuk bisa memberikan detail usulan kami kepada pengambil kebijakan,” kata Tahril saat ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Rabu (25/1).
Selain menuntut kejelasan status, para perangkat desa itu juga mengungkapkan kegelisahan mereka atas maraknya pemberhentian yang nonprosedural oleh oknum kepala desa kepada perangkat desa.
“Makanya kami mohon agar kami terlindungi,” ucapnya.
Tahril memaksa agar dua tuntutan para perangkat desa dapat dikabulkan. Jika tidak kata Tahril, maka pihaknya bakal menurunkan 10 kali lipat demonstran.
“Kalau tuntutan tidak terpenuhi kami akan terus berusaha, lewat jalur hukum dan menurunkan audiens 10 kali lipat lagi,” ucapnya.
“Hari ini yang datang (demo depan Gedung DPR sebanyak) 45.000 orang,” katanya. Artinya, kata Tahril, jika tuntutan tidak dipenuhi, maka akan ada sebanyak 450.000 ribu massa yang bakal memadati Gedung DPR RI. ***
