Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Capai 53%

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

JAKARTA –  Realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga saat ini tercatat 53%  atau Rp395,2 triliun dari total pagu Rp744,7 triliun.

Adapun realisasi di sektor kesehatan saat ini capaiannya 45,3% atau Rp47,7 triliun dari pagu Rp97,28 triliun. “Sementara klaster perlindungan sosial akhir kuartal II digunakan 60,5% dari Rp66,43 triliun,” kata  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/9).

Kemudian program prioritas di kuartal II akhir 50,55% Rp41,3 triliun dari Rp59,51 triliun. Realisasi dana PEN untuk dukungan UMKM saat ini telah mencapai 42,3% senilai Rp51,27 triliun. Sedangkan klaster insentif usaha terealisasi Rp57,92 triliun atau 92,2%.

Terkait jaring pengaman sosial untuk kartu prakerja sepanjang tahun ini sudah terealisasi penyaluran dana insentif Rp7,3 triliun. Kemudian, gelombang kartu prakerja sudah mencapai gelombang ke-20 yang diikuti 800 ribu orang dari total pendaftar 4,9 juta. Saat ini pendaftaran gelombang ke-21 prakerja akan segera dibuka bagi 754 ribu peserta.

Sementara realisasi bantuan subsidi upah sepanjang 2021 sudah disalurkan sebanyak Rp8,8 triliun bagi 4,61 juta pekerja, dengan anggaran Rp1 juta per orang. Sedangkan untuk BPUM bagi pengusaha mikro sudah disalurkan sebanyak Rp15,25 triliun bagi 12,71 juta pelaku usaha.

Ia juga mengatakan, pemerintah terus meningkatkan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar menciptakan herd imunity dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Airlangga mengatakan akan segera menghabiskan stok vaksin di tahun ini. “Bapak presiden mengingatkan stok vaksin akan dihabiskan dan tidak ditahan,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, nantinya vaksinasi  terus dilakukan oleh TNI dan Polri. Serta sisanya akan dilakukan oleh dinas kesehatan. Hal ini tentu mewaspadai penambahan kasus Covid-19. “Masih ada risiko kasus penambahan dan kita haeus berhati-hati dan waspada. Oleh karena itu alokasi vaksin, dinagi untuk TNI 25% lalu Polri 25% dan dinkes 50% baik kota dan provinsi,” katanya.***

Vitus Dotohendro Pangul

Vitus Dotohendro Pangul

Tulis Komentar

WhatsApp