JAKARTA – Kementerian PUPR akan membangun rumah susun sebanyak 5.379 unit senilai Rp2 triliun tahun ini. Banyaknya alokasi tersebut termasuk lanjutan pembangunan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
“(Pembangunan) rumah susun total Rp2,002 triliun untuk pembangunan 5.379 unit,” ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (25/1).
Dijelaskan Iwan, hal itu termasuk alokasi anggaran multi years contract (MYC) 2022-2023 kegiatan OPOR sebanyak 59 tower, dan lanjutan hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara sebanyak 22 tower terdiri dari 1.040 unit.
“Pembangunan rumah susun hunian pekerja konstruksi di IKN sebanyak 22 tower 4 lantai dengan pagu sebesar Rp596,51 miliar. Ini adalah MYC 2022-2023. Realisasi fisik sampai akhir (2022) kemarin 89,75% jadi diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, Februari (2023) sudah bisa dimanfaatkan dan difungsikan,” jelas Iwan.
Selain hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara, rusun yang akan dibangun antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon dan Rusun Lansia Gorontalo.
Kementerian PUPR juga akan membangun rumah khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp0,89 triliun. Rusus yang akan dibangun antara lain untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lebak termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN secara multi years contract 2022-2024.
Selain itu Kementerian PUPR akan melanjutkan program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp3,19 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit di seluruh wilayah Indonesia melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20%.
Sedangkan guna membantu perumahan umum dan komersial khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih berkualitas dan layak huni, Kementerian PUPR akan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp0,38 triliun untuk 27.825 unit di 34 provinsi, tiga lokasi PSU jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.***
