International Media

Minggu, 22 Mei 2022

Minggu, 22 Mei 2022

Presiden Sri Lanka Mengaku Salah dalam Mengelola Ekonomi Negaranya

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.

KOLOMBO — Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengakui membuat kesalahan yang menyebabkan krisis ekonomi terburuk negara itu dan berjanji untuk memperbaikinya.

Presiden Gotabaya Rajapaksa membuat pengakuan tentang kesalahannya itu saat berbicara dengan 17 menteri Kabinet yang baru ia tunjuk hari Senin lalu. Perombakan kabinet ia dan keluarga besarnya lakukan untuk menyelesaikan krisis politik akibat dari keadaan ekonomi yang mengerikan di negara itu.

Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dengan hampir 7 miliar dollar AS dari total 25 miliar dollar AS utang luar negerinya jatuh tempo dan harus dibayarkan tahun ini.

Kekurangan devisa yang parah berarti negara tersebut kekurangan uang untuk membeli barang-barang impor.

Rakyat Sri Lanka berbulan-bulan mengalami kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, gas untuk memasak, bahan bakar dan obat-obatan, serta harus mengantre berjam-jam untuk membeli kebutuhan yang tersedia sangat terbatas.

“Selama dua setengah tahun terakhir kami menghadapi tantangan besar. Pandemi Covid-19, beban utang, dan beberapa kesalahan di pihak kami,” kata Rajapaksa seperti laporan Associated Press, Selasa, (19/4).

Dia mengatakan pemerintah seharusnya mendekati Dana Moneter Internasional IMF sejak awal untuk bantuan dalam menghadapi krisis utang yang akan datang dan seharusnya tidak melarang penggunaan pupuk kimia dalam membuat pertanian Sri Lanka yang sepenuhnya organik.

Para kritikus mengatakan sebenarnya larangan pupuk impor ditujukan untuk mencegah penurunan devisa negara dan merugikan petani.

Pemerintah juga disalahkan karena mengambil pinjaman besar untuk proyek infrastruktur yang tidak menghasilkan uang.

“Saat ini, orang-orang berada di bawah tekanan besar karena krisis ekonomi ini. Saya sangat menyesali situasi ini,” kata Rajapaksa, seraya menambahkan wajar perasaan sakit hati, ketidaknyamanan, dan kemarahan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terpaksa menunggu dalam antrean panjang untuk mendapatkan barang-barang penting dengan harga tinggi.

Penunjukan Kabinet itu terjadi menyusul protes selama berminggu-minggu atas kekurangan bahan bakar dan makanan, serta tuntutan agar Rajapaksa, keluarganya yang kuat secara politik dan pemerintahnya mengundurkan diri.

Banyak kemarahan publik diarahkan pada Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa. Mereka menjadi bos klan berpengaruh yang memegang kekuasaan selama sebagian besar dari dua dekade terakhir.

Ribuan pengunjuk rasa menduduki pintu masuk kantor presiden di hari ke-10 pada hari Senin.

Presiden dan perdana menteri tetap menjabat, tetapi beberapa kerabat lainnya kehilangan kursi Kabinet mereka dalam apa yang dilihat sebagai upaya untuk menenangkan para pengunjuk rasa tanpa melepaskan kekuasaan keluarga.

Banyak politisi senior dan mereka yang menghadapi tuduhan korupsi dikeluarkan dari Kabinet baru sejalan dengan seruan untuk pemerintahan yang lebih muda, meskipun menteri keuangan dan luar negeri mempertahankan posisi mereka untuk membantu pemulihan ekonomi.

Sebagian besar Kabinet mengundurkan diri pada 3 April setelah protes meletus di seluruh negeri dan demonstran menyerbu serta merusak rumah beberapa menteri Kabinet.

Partai-partai oposisi menolak tawaran Presiden Rajapaksa untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan dia dan saudaranya tetap berkuasa. Partai-partai oposisi juga gagal mendapatkan mayoritas parlemen. Pekan lalu, pemerintah mengatakan sedang menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri sambil menunggu pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional.***

Frans Gultom

Komentar